1.700 Kendaraan Bermotor Mewah di Jakarta Tunggak Pajak Rp 400 Miliar

Mobil mewah di sebuah kompleks elite di Jakarta. (B1/Lenny Tristia Tambun)

Oleh: Lenny Tristia Tambun / PCN | Selasa, 22 Agustus 2017 | 14:03 WIB

Jakarta - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI mencatat ada sebanyak 1.700 kendaraan bermotor roda dua dan empat mewah yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dari jumlah tersebut potensi pajak yang tertunggak mencapai Rp 400 miliar.

Dari jumlah mobil mewah tersebut, dirincikan sebanyak 900 mobil mewah dengan harga jual di atas Rp 2 miliar dan 800 mobil mewah di bawah Rp 1 miliar.

Kepala BPRD DKI, Edi Sumantri mengatakan untuk menagih tunggakan pajak mobil mewah tersebut, pihaknya akan melakukan penagihan pajak bagi pemilik 1.700 mobil mewah yang ada di Jakarta tersebut.

"Untuk hari ini, kami akan mendatangi rumah empat atau enam pemilik kendaraan mewah. Mereka adalah public figure. Kedatangan kami untuk menagih sekaligus mengingatkan mereka untuk segera membayar pajak mobil mewah mereka," kata Edi dalam acara dialog interaktif di kantor BPRD DKI, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (22/8).

Besoknya, lanjut Edi, pihaknya akan mengumpulkan asosiasi pemilik mobil mewah seperti Ferrari dan Lamborghini. Di Jakarta ini, ada 25 asosiasi pemilik mobil mewah.

"Besok kita kumpulkan asosiasi pemilik mobil mewah yang ada di Jakarta, yang nilai mobilnya di atas Rp 2 miliar ke atas. Dalam pertemuan tersebut akan disosialisasikan kepada mereka, bahwa pemilik mobil mewah akan diberikan waktu sampai 31 Agustus untuk melunasi pajaknya," jelasnya.

Selama bulan Agustus tersebut, pemilik mobil mewah yang membayar tunggakan PKB diberikan insentif atau keringanan pajak yaitu, dengan menghapuskan bunga denda pajak.

Selain itu, juga akan disediakan loket khusus di Samsat agar mereka dengan mudah membayar tunggakan pajaknya.

"Tapi kalau sampai lewat tanggal 31 Agustus, maka bulan September, kita akan datangi door to door. Kita akan kenalan sanksi sesuai dengan hukum yang ada dari kepolisian," terangnya.

Bila ada pemilik mobil mewah yang protes karena jarang menggunakan mobil tersebut, namun harus membayar pajak mobil mewah yang mahal, Edi menjelaskan PKB bukan merupakan pajak atas penggunaan kendaraan melainkan kepemilikannya.

"Jadi dipakai enggak dipakai Haris bayar pajak kendaraan bermotor. Kan bukan pajak atas penggunaan tapi kepemilikan," ujarnya.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT