Ini Alasan Pemilik Kendaraan Mewah Sulit Bayar Pajak

Mobil mewah di sebuah kompleks elite di Jakarta. (B1/Lenny Tristia Tambun)

Oleh: Lenny Tristia Tambun / JAS | Rabu, 23 Agustus 2017 | 16:53 WIB

Jakarta – Dalam pertemuan yang digelar di kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, perwakilan asosiasi kendaraan bermotor mewah menyampaikan beberapa alasan yang membuat para pemilik kendaraan bermotor mewah kesulitan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Bendahara Ferrari Owners Club Indonesia, Jos Parengkuan menjelaskan ada beberapa kendala para pemilik mobil atau motor mewah membayarkan PKB. Salah satunya adalah kesibukan mereka sehari-hari.

“Mereka sering bepergian ke luar negeri. Tebakan saya, kebanyakan karena kesibukan mereka sehari-hari atau mereka sering ke luar negeri sehingga ada yang terlewat,” kata Jos dalam pertemuan tersebut, Rabu (23/8).

Kendala lainnya, ia melihat masalah bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Saat mobil mewah itu dijual, namun masih terdaftar dengan pemilik yang lama karena pemilik baru belum melakukan bea balik nama kendaraan bermotornya.

“Jadi datanya kurang update. Saat membayar pajak, pemilik baru lupa membayarnya. Karena belum dialihkan namanya, maka tunggakan pajak masih beralamatkan atas nama pemilik lama. Ini terjadi pada saya sendiri. Makanya saya langsung blokir nama saya di mobil yang saya jual. Jadi untuk data ini, kita harus perhatikan satu persatu yang benar-benar menunggak itu berapa banyak,” ungkapnya.

Product Planning Manager BMW Indonesia, Tami Notohutomo mengeluhkan kendala tidak bisa onlinenya pembayaran pajak kendaraan bermotor mewah. Selama ini, mereka harus datang ke Samsat atau bila ingin online harus memiliki ATM Bank DKI.

“Selama ini kan belum online. Saya harap pembayarannya bisa secara online. Jadi bisa mempermudah daripada mengantre panjang. Sekarang kan zaman teknologi informasi. Kalau bisa dibayar online, akan lebh nyaman buat customer-nya,” kata Tami.

Kalau pembayaran melalui anjungan mesin tunai (ATM) sebuah bank, tentunya ada batasan pengiriman uang. Sedangkan kalau sistem online banking, bisa dibuat limitnya di atas Rp 100 juta. Sehingga pemilik mobil mewah bisa melunasi pajaknya tepat waktu.

“Pembayaran via ATM kan juga ada limitnya. Tapi mungkin bisa dibuat sistem online banking yang limitnya sampai Rp 100 juta. Saya kurang paham bagaimana caranya, tapi kenapa tidak dibayar secara online daripada mesti antre ke kasir. Itu saja harapan saya. Tetapi saya mendukung semua langkah yang dilakukan BPRD DKI,” jelasnya.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT