Djarot: PNS DKI Pakai Gas 5,5 Kg Jangan 3 Kg

Elpiji Bright Gas 5,5 kilogram. (Antara/Irwansyah Putra)

Oleh: Lenny Tristia Tambun / JAS | Rabu, 13 September 2017 | 10:57 WIB

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan peralihan penggunaan gas subsidi 3 kilogram (kg) ke gas nonsubsidi Bright ukuran 5,5 kilogram lebih diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil (PNS).

Pasalnya, PNS DKI telah memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi sehingga tidak diizinkan menggunakan gas bersubsidi ukuran 3 kg.

“Kami sampaikan aturan itu untuk tabung gas 5,5 kg kepada PNS. Kami sudah sampaikan instruksi tersebut kepada PNS,” kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta Rabu (13/9).

Menurutnya, tabung gas 3 kg tetap digunakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau berpenghasilan di bawah Rp 1,5 juta dan memiliki surat keterangan tidak mampu. Terutama bagi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

“Tabung gas 3 kg hanya untuk PPSU dan PHL. PNS jangan dong. Itu kan subsidi. Kenapa PNS jangan? Kan gajinya sudah cukup,” ujarnya.

Djarot telah mengeluarkan Seruan Gubernur DKI Jakarta No. 6 tahun 2017 tentang Larangan Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau elpiji tabung ukuran 3 kg pada 31 Juli 2017.

Dalam seruan tersebut, Djarot mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dari Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, LPG 3 kg merupakan LPG tertentu yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi dan diperuntukkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro dengan kriteria tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna mengantisipasi agar penggunaan LPG tabung ukuran 3 kg tepat sasaran dan sesuai peruntukan. Gubernur DKI Jakarta pun mengimbau kepada PNS dan Calon PNS DKI agar beralih ke tabung gas selain ukuran 3 kg.

Juga para pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta.

Termasuk seluruh masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 1,5 juta per bulan dan tidak memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat, untuk tidak menggunakan LPG tabung ukuran 3 kg dan beralih menggunakan LPG tabung selain ukuran 3 kg.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT