Djarot: Tak Apa Belum WTP, yang Penting Tidak Korupsi

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (tengah) dan Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi (dua dari kanan) memamerkan JakOne Mobile bersama PLH Sekda Prov DKI Annas Efendi (dua dari kiri), Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI Priagung Suprapto (kiri) dan Pemimpin Bank DKI Cabang Utama Balaikota Dewi Sumampow (kanan) saat peluncurkan di Balaikota, Jakarta (29/08). (Beritasatu Photo / Uthan A Rachim/Uthan A Rachim)

Oleh: Lenny Tristia Tambun / CAH | Kamis, 14 September 2017 | 18:10 WIB

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakah mendapatkan banyak hal positif dari pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Kamis (14/9).

“Banyak yang bisa kita petik dari pidato dan arahan Pak presiden. Yang menyoroti kita banyak disibukkan oleh urusan-urusan membuat laporan. Banyak banget bikin laporan,” kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (14/9).

Maka, lanjutnya, Presiden menekankan penyelenggaraan pemerintah daerah akan lebih efisien bila menggunakan media digital dan sistem elektronik. Kota Jakarta sendiri telah menggunakan sistem elektronik dengan menerapkan transaksi non tunai.

“Jadi transaksi non tunai itu memudahkan kita membuat laporan dan mudah bisa kita lacak,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga menekankan pada orietansi kerja harus pada hasil. Karena itu, ia sepakat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap audit APBD DKI bukan suatu tujuan utama dalam meningkatkan kinerja Pemprov DKI.

“Dan saya tidak apa-apa Jakarta belum sampai pada WTP. Karena itu bukan tujuan kami. Tujuan kami adalah bagaimana pengelolaan keuangan di DKI itu efisien dan tidak korupsi,” terangnya.

Mantan Wali Kota Blitar ini juga tidak mau terlalu fokus pada penyerapan anggaran 100 persen. Sebab, kalau anggaran tidak tepat dan terlalu mengada-ada, buat apa dilaksanakan.

Lebih baik penyerapan anggaran dilakukan dengan proses yang benar dan sesuai dengan aturan akuntasi pemerintahan. Serta tidak merekayasa laporan fiktif agar mendapatkan WTP.

“Sekali lagi, opini WTP itu bukan tujuan. DKI bukan tidak ingin mencapai WTP, tapi tentu saja dengan cara dan proses yang benar. Jangan kemudian merekayasa kaporan fiktif agar dapat WTP. Itu tidak akan kami lakukan. Ini persoalan menyangkut apakah hasilnya maksimal dan bisa dinikmati rakyat,” paparnya.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT