Alasan Djarot Tolak Usulan Anggaran Rp 1,8 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bicara di depan wartawan usai menyampaikan pidato pertanggungjawaban di DPRD DKI Jakarta, 13 September 2017. (Suara Pembaruan/Deti Mega Purnamasari)

Oleh: Lenny Tristia Tambun / FER | Selasa, 19 September 2017 | 16:56 WIB

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menolak adanya usulan anggaran sebesar Rp 1,8 triliun yang akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2017.

"Kita sudah kunci semuanya dalam KUA-PPAS 2017. Karena kita sudah sepakat disiplin untuk pakai sistem e-budgeting. Jadi APBD Perubahan harus benar-benar kita pelototi dan harus kita teliti," kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (19/9).

Menurut Djarot, pihaknya tidak ingin kejadian beberapa tahun lalu terulang lagi. Saat itu, kata dia, ada anggaran titipan dari anggota dewan atau anggaran siluman yang tiba-tiba masuk dalam APBD DKI. Padahal, sewaktu pembahasan dilakukan, anggaran tersebut tidak ada.

"Jangan terulang lagi kasus beberapa tahun lalu. Banyak kasus muncul masuknya proyek-proyek yang enggak jelas dalam APBD Perubahan. Makanya, kita tetap bersikukuh tidak boleh," ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Djarot, ketika ada usulan anggaran Rp 1,8 triliun masuk dalam KUA-PPAS 2017, pihaknya langsung menolak. Alasannya, anggaran sudah dikunci melalui sistem e-budgeting.

"Ada usulan itu yang masuk Rp 1,8 triliun, saya katakan tidak. Sudah dikunci. Turun lagi sebesar Rp 1,5 triliun. Tidak bisa. Sudah dikunci. Alhamdulillah, akhirnya bisa kita kunci," terangnya.

Usulan penambahan anggaran tersebut, kata Djarot, paling banyak dialokasikan untuk pengadaan tanah dan alat berat. "Enggak bisa. Aku bilang begitu. Tutup semua," tambahnya.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT