Moratorium 17 Pulau Reklamasi Resmi Dicabut, Reklamasi Dapat Dilanjutkan

Area proyek reklamasi Pulau G di pantai utara Jakarta. Foto diambil 17 April 2016. (Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)

Oleh: Lenny Tristia Tambun / YUD | Jumat, 6 Oktober 2017 | 17:20 WIB

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini bisa bernafas lega, karena Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan telah resmi mencabut moratorium proyek 17 Pulau Reklamasi di pantai utara Jakarta (pantura).

Surat pencabutan moratorium 17 Pulau Reklamasi tersebut sudah diterima Pemprov DKI pada Jumat (6/10). Surat yang bernomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 berisikan Kementerian Koordinator Kemaritiman (Kemko Maritim) telah mencabut penghentian sementara (moratorium) proyek reklamasi Teluk Jakarta yang telah dihentikan sejak 2016.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan Pemprov DKI senang dengan dicabutnya moratorium tersebut. Dengan begitu, proyek reklamasi sudah bisa diteruskan kembali.

“Alhamdulillah, moratorium dari Pak Menko Maritim, sudah ditandatangani untuk dicabut. Tanggal 5 Oktober malam (ditandatangani). Intinya mencabut surat Menko Maritim yang lalu. Intinya itu mencabut,” kata Tuty di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (6/10).

Tuty menjelaskan, dalam surat tersebut, Kemko bidang Kemaritiman menyatakan mencabut moratorium 17 Pulau. “Untuk semua, untuk 17 Pulau Reklamasi,” ujarnya.

Selain mencabut, surat pemberitahuan itu pun meminta agar Pemprov DKI, terutama Gubernur DKI melakukan pengawasan terhadap pulau reklamasi yang akan kembali dibangun setelah moratorium itu resmi dicabut. “Pemprov DKI diberikan titah untuk melakukan pengawasan,” terangnya.

Setelah mendapatkan surat resmi pencabutan moratorium reklamasi 17 Pulau, pihaknya langsung mengirimkan surat kepada DPRD DKI serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Pemprov DKI meminta agar DPRD DKI dapat melanjutkan pembahasan dua raperda terkait Pulau Reklamasi yang tertunda karena ada kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap satu anggota dewan.

“Ya, kita kirim hari ini, surat ke DPRD DKI dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Surat itu sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur. Segera kita layangkan. Satu, kepada DPRD, kita mohon untuk segera dibahas dan disetujui bersama, dilakukan paripurna persetujuan untuk Perda. Kemudian meminta ATR untuk persetujuan substansi,” jelasnya.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT