Ditanya Soal DP Rumah Nol Rupiah, Anies: Ada di Website

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. (Antara/Bernadeta Victoria)

Oleh: Lenny Tristia Tambun / PCN | Rabu, 18 Oktober 2017 | 11:48 WIB

Jakarta – Program penyediaan rumah dengan uang muka (down payment/DP) nol rupiah menjadi salah janji kampanye Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno. Namun, ketika ditanya, bagaimana pelaksanaan program tersebut, Anies meminta wartawan melihat di website jakartamajubersama.com.

“Ada di website. Di website saja,” kata Anies seusai mengunjungi SD 07 Pagi Cawang, Jakarta Timur, Rabu (18/10).

Lalu Beritasatu.com pun menjelajah ke website tersebut. Dan memang benar ada penjelasan mengenai apa itu program DP 0 rupiah. Dalam website tersebut dijelaskan program DP 0 rupiah adalah kredit murah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Program ini mengganti prasyarat DP yang sangat mahal, dengan prasyarat lain untuk memastikan pembayaran kredit yang lebih dapat dipenuhi warga. Seperti konsistensi jumlah saldo tabungan di bank, sebesar proporsi tertentu dari nilai properti dalam jangka waktu enam bulan terakhir. Lalu, Konsistensi perilaku menabung di bank selama jangka waktu 6-12 bulan terakhir.

Lalu, apa bedanya antara DP 0 rupiah dengan DP 0 persen, tim Anies dan Sandi menjelaskan dalam website ini, bahwa tidak perlu terlalu fokus pada terminologi ini, tidak ada perbedaan yang dialami oleh konsumen.

Ini hanya meluruskan saja DP 0 rupiah sama dengan bank tetap mendapatkan uang muka, hanya saja ditanggung (ditalangi atau disubsidi) oleh pihak lain, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan, DP 0 persen sama dengan bank tidak mendapatkan uang muka sama sekali. Anies-Sandi sejauh ini fokus pada DP 0 rupiah.

Target penerima manfaat program ini adalah warga DKI Jakarta (dibuktikan dengan KTP). Mereka adalah warga kelas menengah ke bawah dengan penghasilan total rumah tangga sampai sekitar Rp 7 juta/bulan, dan belum memiliki properti sendiri.

Kemudian, termasuk para pekerja informal yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kredit, karena tipe penghasilan yang tidak tetap seperti pekerja formal.

Prioritas yang menjadi sasaran program adalah warga yang telah menjadi warga DKI dalam jangka waktu tertentu (misalnya 5 tahun, dibuktikan dengan kepemilikan KTP DKI), untuk menghindari adanya “warga DKI dadakan” demi mendapatkan program ini.

Sementara itu, properti yang ditawarkan dalam program ini adalah berbentuk hunian vertikal sederhana subsidi pemerintah dengan harga sampai sekitar Rp 350 juta.

Penggunaan istilah "rumah" merupakan istilah generik yang mengacu pada hunian, yang dalam hal ini berarti hunian vertikal. Tentu properti senilai di atas sekitar Rp.400 juta atau bahkan Rp 1 miliar bukanlah jenis properti yang ditawarkan dalam fasilitas ini.

Lalu pertanyaannya, apakah program DP 0 rupiah satu-satunya rencana Anies? Dalam website ini dijelakan program DP 0 rupiah merupakan salah satu rencana program Anies-Sandi dalam mewujudkan hunian terjangkau di Jakarta.

Anies dan Sandi akan melakukan pendekatan yang menyeluruh untuk penyediaan rumah murah bagi warga Jakarta, termasuk melakukan penataan kampung (urban renewal) untuk masyarakat miskin. Keduanya juga akan memulai kembali program MH Thamrin yang mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar (saluran, infrastruktur air bersih, pengolahan sampah, dan sebagainya), dengan pemberdayaan sosial ekonomi warga kampung. Caranya, dengan merealisasikan kampung deret dengan melibatkan warga sejak perencanaan hingga pengelolaan.

Kemudian, insentif rumah sewa, berupa bantuan perbaikan dan peningkatan kualitas rumah sewa, terutama yang berada di kawasan kumuh, sebagai ganti dalam mengalihfungsikan rumah/bangunannya menjadi rumah sewa.

Selanjutnya, reformasi birokrasi sektor perumahan. Program di mana pemerintah, melalui sebuah BLU (Badan Layanan Umum) khusus mengelola hunian terjangkau, mengendalikan harga tanah melalui kegiatan jual beli tanah dengan pendataan administrasi yang transparan untuk kemudian dimanfaatkan bagi tujuan pembangunan (termasuk untuk pembangunan hunian).

Kemudian, meningkatkan investasi rumah susun. Pemerintah secara aktif mendorong pembangunan rumah susun, terutama untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, di pusat-pusat perekonomian warga dengan prinsip transit oriented development (TOD), yakni pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan memaksimalkan penggunaan angkutan massal, seperti busway/BRT, MRT, LRT, serta dilengkapi ruas untuk pejalan kaki dan sepeda.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT