Soal Reklamasi, Pemprov DKI Tak Mau Berseberangan dengan Warga

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kanan) serta Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah (kiri) saat mengumpulkan jajaran pejabat SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Selasa 17 Oktober 2017. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perkenalan dengan birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. (BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao)

Oleh: Lenny Tristia Tambun / AB | Kamis, 19 Oktober 2017 | 11:01 WIB

Jakarta – Nasib reklamasi 17 pulau di pesisir pantai utara Jakarta masih belum jelas. Sampai saat ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan maupun Wakil Gubernur (Wagub) Sandiaga Uno belum memberikan keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan proyek tersebut.

Wagub Sandiaga yang ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis (19/10), mengaku belum bisa menerangkan posisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam proyek reklamasi. Pihaknya harus bertemu dahulu dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, sebelum membuat keputusan soal proyek reklamasi.

Namun, Sandiaga menegaskan posisi Pemprov DKI Jakarta tidak akan berseberangan dengan keinginan warga Jakarta. Anies-Sandi dipilih oleh rakyat menjadi gubernur dan wakil gubernur, sehingga mereka harus membawa mandat warga Jakarta.

“Posisi Pemprov DKI jelas. Kami sudah memberikan pengarahan di pertemuan pertama, Selasa kemarin. Kami membawa mandat dari warga Jakarta. Kita harapkan Pemprov menerjemahkan dengan pengalaman, pengetahuannya untuk membawa mandat rakyat. Kita enggak pernah mau berseberangan,” kata Sandiaga.

Oleh sebab itu, pembahasan mengenai proyek reklamasi hendaknya dilakukan secara terbuka dan berkeadilan.

“Tentunya kita cari sebuah proses yang terbuka dan berkeadilan. Ini yang diinginkan oleh masyarakat,” ujarnya.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT