Anggaran "Aneh" di RAPBD DKI 2018, Ketua DPRD: Silakan Dikritisi

Prasetio Edi Marsudi. (Antara)

Oleh: Lenny Tristia Tambun / CAH | Selasa, 21 November 2017 | 10:48 WIB

Jakarta – Cukup banyaknya anggaran yang “aneh” dengan nilai yang tidak masuk akal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2018 yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan komisi dan fraksi DPRD DKI, menimbulkan reaksi publik yang mempertanyakan anggaran tahun 2018 yang total nilanya mencapai Rp 77 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi menegaskan DPRD DKI, termasuk Badan Anggaran (Banggar), terbuka terhadap setiap kritikan dan masukan dari publik, tak terkecuali warga Jakarta terhadap RAPBD DKI 2018.

“Silakan masyarakat kritisi RAPBD DKI 2018. Ini kan anggaran rakyat juga yang digunakan untuk kepentingan warga Jakarta,” kata Prasetio di gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (21/11).

Selagi RAPBD DKI 2018 masih dalam tahap pembahasan, sehingga masih ada peluang untuk disempurnakan. Artinya, RAPBD DKI 2018 masih terus berkembang, bisa saja berubah dalam nilai maupun pos anggaran. Dengan kata lain, nilainya pun bisa berubah, baik itu berkurang maupun bertambah sebelum disahkan dalam rapat paripurna.

“Kami terbuka dengan segala kritikan dan masukan publik, termasuk media. Seperti kami selalu terbuka dalam setiap pembahasan anggaran yang sudah saya inisiasi sejak saya menjadi Ketua DPRD DKI,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengkritisi pembelian lahan untuk program pengendalian banjir sebesar Rp 798,1 miliar dalam RAPBD DKI 2018. Ia melihat, pengadaan lahan hanya berada di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

Seharusnya, pembelian lahan itu merata di semua wilayah DKI Jakarta, mengingat banjir masih terjadi di lima wilayah DKI Jakarta.

"Ya jangan beli lahan di Jakarta Timur saja dong. Ini semua (Jakarta) Timur, dan ada (Jakarta) Utara. Ada apa nih dengan (Jakarta) Timur dan (Jakarta) Utara? Ini barang banyak yang di sana semua. Cobalah dipindahkan,” paparnya.

Masih banyak kebutuhan lahan di wilayah lain yang masih belum terpenuhi, khususnya untuk pemakaman. Ia pun menekankan agar setiap kali pengadaan lahan harus mempertimbangkan kepentingan wilayah.

Apalagi saat ini, banyak warga yang berniat membebaskan lahannya untuk kepentingan program Pemprov DKI. Tetapi, mereka harus mengantre untuk mengurus penjualan lahan mereka di Dinas Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman.

Ia juga mengkritisi mengenai adanya anggaran rehabilitasi kolam DPRD DKI yang cukup besar. Anggaran ini pernah diusulkan dala tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 579 juta, namun selalu dihapus karena dinilai besaran anggaran tersebut terlalu fantastis untuk memberbaiki sebuah kolam yang kecil. Dan ternyata anggaran tersebut muncul lagi saat pembahasan RAPBD DKI 2018 dengan nilai yang lebih besar dari tahun lalu, yaitu mencapai Rp 620 juta. Anggaran ini digunakan untuk merombak kolam berukuran sekitar 8x4 meter.

“Jumlahnya jangan sefantastis itulah,” ujarnya. 

Masih banyak lagi anggaran yang nilainya cukup fantastis dalam RAPBD DKI 2018. Seperti anggaran untuk anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TUPP) yang dialokasikan dalam dua nomenklatur anggaran di RAPBD DKI 2018.

Jumlah anggaran untuk TGUPP ini naik drastis. Sebelum melalui pembahasan, nilai anggaran hanya Rp 2,3 miliar. Namun setelah pembahasan, angggarannya mencapai Rp 28 miliar.

Ada dua nomenklatur, yaitu pertama, anggaran honor anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebanyak 23 orang. Satu bulan mereka digaji sebesar Rp 24.930.000, selama 13 bulan, sehingga total anggaran menjadi Rp 7,4 miliar.

Kedua, ada nomenklatur honorarium anggota TGUPP untuk 37 orang dengan nilai gaji yang sama. Totalnya menjadi Rp 11,9 miliar.

Kemudian, ada lagi anggaran untuk ketua TGUPP yang jumlahnya untuk 14 orang. Satu ketua digaji Rp 27.900.000. Jika ditotal, gaji untuk 14 ketua ini menjadi Rp 5,077 miliar.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT