Kenaikan Dana Parpol Dikritisi, Sandiaga Serahkan ke Kemdagri

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno memberi keterangan kepada wartawan saat akan memasuki kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 25 Oktober 2017. (Antara/Rosa Panggabean)

Oleh: Lenny Tristia Tambun / JAS | Kamis, 7 Desember 2017 | 10:56 WIB

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengkritisi dana bantuan keuangan untuk partai politik (Parpol) yang naik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018. Menanggapi kritikan itu, Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno menyerahkan keputusan ke tangan Kemdagri.

“Itu saya serahkan ke Kemdagri, ke Pak Soni (Dirjen Otda Kemdagri Sumarsono). Silakan diputuskan saja,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (7/12).

Kenaikan dana bantuan keuangan parpol ini, lanjutnya, sudah diusulkan oleh gubernur sebelumnya. Sehingga ia bersama Gubernur DKI, Anies Baswedan hanya mengikuti saja.

“Kami hanya mengikuti apa yang sebelumnya diputuskan,” ujarnya.

Karena itu, untuk memutuskan alokasi anggaran dana bantuan keuangan parpol tersebut dimasukkan atau dihilangkan dari APBD DKI 2018, Sandiaga menyerahkan semuanya kepada Kemdagri. Pemberian persetujuan atau pengkoreksian anggaran pemerintah daerah merupakan kewenangan dari Kemdagri.

“Jadi tentu di sini ada pertimbangannya. Tapi itu murni hak prerogatif dari Pak Soni dan teman-teman di Kemdagri,” ungkapnya.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemdagri, Sumarsono mengatakan berdasarkan PP Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol, bantuan per suara hanya Rp 1.000.

Sedangkan bantuan yang akan berikan Pemprov DKI per suara sebesar Rp 4.000. padahal tahun lalu bantuan keuangan parpol yang dialokasikan Pemprov DKI sebesar Rp 400. Terjadi kenaikan sekitar 1.000 persen.

“Ini bagian yang menjadi sorotan juga. Naiknya besar, dari Rp 400 menjadi Rp 4.000 per suara. Ditambah lagi jumlah tersebut naik di atas dari aturan nasional. Saya kira ini bagian yang berlebihan angkanya. Masa nasional saja Rp 1.000, malah di Jakarta jadi Rp 4.000,” kata Soni saat menghadiri workshop MRT yang digelar di Balai Kota DKI, Rabu (6/12).

Saat ini, pihaknya masih melakukan koreksi terhadap APBD DKI 2017. Diharapkan tidak sampai dua pekan pengoreksian telah rampung. Nantinya, Kemdagri akan memberikan rekomendasi anggaran mana saja yang harus diperbaiki Pemprov DKI.

Berdasarkan laman situs apbd.jakarta.go.id Pemprov DKI Jakarta menganggarkan bantuan keuangan kepada 10 DPD atau DPW parpol yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta. Berikut rinciannya:

1. DPW NasDem Rp 84.507.970
2. DPW PKB Rp 106.665.190
3. DPW PKS Rp 174.004.000
4. DPW PDIP Rp 505.055.630
5. DPD Golkar Rp 154.250.610
6. DPD Gerindra Rp 242.913.520
7. DPD Demokrat Rp 147.980.890
8. DPW PAN Rp 70.841.440
9. DPW PPP Rp 185.411.840
10. DPD Hanura Rp 146.327.870




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT