Sandiaga: LPJ RT/RW Tak Dihapus, Hanya Disederhanakan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. (BeritaSatu Photo/Carlos Roy Fajarta)

Oleh: Lenny Tristia Tambun / JAS | Kamis, 7 Desember 2017 | 12:53 WIB

Jakarta – Adanya polemik mengenai wacana laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) akan dihapuskan, ditegaskan Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno, semua pihak jangan berburuk sangka dulu.

LPJ RT/RW tidak akan dihapuskan, hanya formatnya akan disederhanakan. Mengingat tidak semua ketua dan pengurus RT dan RW yang memiliki keahlian untuk membuat laporan keuangan yang cukup rumit.

“Jadi kita tidak usah su’udzon (berburuk sangka) dulu,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (7/12).

Ia sendiri mencoba untuk mencari tahu mengenai kesulitan yang dialami pengurus RT dan RW dalam membuat LPJ dana operasional. Ternyata, mereka tidak masalah membuat LPJ, hanya saja format yang harus melampirkan kuitansi atau bon dan alat bukti lainnya menimbulkan kerepotan bagi mereka.

“Akhirnya hal itu mengambil waktu mereka untuk melayani warga. Mungkin fomatnya harus diubah. Menjadi lebih simpel dan sederhana,” ujarnya.

Untuk mengubah format tersebut, ia sudah meminta Kepala Biro Tata Pemerintahan, Premi Lestari untuk mengkaji kembali format LPJ dana operasional RT/RW. Paling tidak disesuaikan dengan kemampuan pengurus RT dan RW yang tidak semuanya melek teknologi dan punya standar akuntansi.

"Ini lagi dikaji dan disusun oleh Bu Premi. Jadi ada dorongan untuk disederhanakan, tetapi masih mengikuti kaidah transparansi dan akuntabilitas. Jadi apakah laporannya dibuat sederhana sekali, misalnya bukti pengeluaran tidak perlu dilampirkan kuitansi. Itu jadi salah satu masukan dari teman-teman RT dan RW. Tapi kita jangan overspekulasi. Kita tunggu saja kajiannya,” paparnya.

Menurutnya, hubungan Pemprov DKI dengan pengurus RT/RW tidak hanya terikat dengan laporan penggunaan dana operasional saja, melainkan terikat dalam banyak hal. Terutama dalam peningkatan kesejahteraan warga.

“Hal ini juga lagi kita petakan di Biro Tata Pemerintahan. Nanti tentunya semua akan diperhitungkan dan diselaraskan dengan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri. Intinya sih, bagaimana memudahkan RT/RW untuk berinteraksi dengan warganya,” jelasnya.

Pemprov DKI menaikkan dana operasional untuk RT/RW dalam APBD DKI 2018. Dana operasional RT yang sebelumnya Rp 1,5 juta naik menjadi Rp 2 juta per bulan. Sedangkan dana operasional RW yang sebelumnya Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta per bulan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, biaya operasional para ketua RT dan RW tersebut besar sekali. Masyarakat perlu menghormati para pekerja yang menjaga ikatan sosial di masyarakat itu.

Seiring kenaikan dana operasional RT/RW, Anies juga mengeluarkan kebijakan baru mulai tahun 2018. Dia menghapus kewajiban RT/RW membuat LPJ dana operasional.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT