Polisi Usulkan Aturan Ganjil-Genap Roda Dua

Petugas Dinas Perhubungan DKI mencopot plang larangan sepeda motor melintas di jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, 10 Januari 2018. (BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao)

Oleh: Bayu Marhaenjati / CAH | Jumat, 12 Januari 2018 | 10:13 WIB

Jakarta - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menilai, perlu adanya regulasi baru terkait penghapusan larangan kendaraan bermotor roda dua, di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Polisi bakal mengajukan sistem ganjil-genap sebagai pengganti larangan sepeda motor dalam rapat koordinasi bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan instansi lainnya di Mapolda Metro Jaya, hari ini.

"Jadi itu yang dibatalkan bukan Pergubnya, tapi pasal yang ada di dalam Pergub tersebut. Kita nanti mengharapkan adanya suatu revisi peraturan gubernur dengan konten yang berbeda sesuai dengan pertimbangan putusan MA tersebut," ujar Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto kepada Beritasatu.com, Jumat (12/1).

Dikatakan, harus ada regulasi baru yang diterapkan untuk mengatur pembatasan kendaraan. Rencananya, pihaknya akan mengusulkan sistem ganjil-genap dalam rapat koordinasi.

"Ya ada rapat di Polda, hari ini. Ya itu ganjil-genap (diusulkan). Harus ada regulasi baru untuk mengatur tentang pembatasan kendaraan atau pengaturan lalu lintas," ungkapnya.

Menyoal apakah tidak sulit melakukan pengawasan kalau menerapkan ganjil-genap karena begitu banyak sepeda motor dan pelat nomornya kecil di lapangan, Budiyanto mengungkapkan, yang terpenting bisa mengurangi volume kendaraan.

"Ya soal susah dan tidak itu relatif ya. Yang terpenting minimal bisa mengurangi volume kendaraan. Ya ganjil-genap baru usulan," katanya.

Ia menuturkan, pasca-pencabutan larangan sepeda motor, situasi arus lalu lintas memang masih terpantau kondusif. Namun, hal itu diperkirakan karena masih banyak pengendara yang belum mengetahuinya.

"Hari pertama, kedua relatif masih terkendali. Mungkin masih banyak yang belum tahu. Saya rasa otomatis (akan terjadi kepadatan), karena penambahan volume sudah pasti," tandasnya.

Diketahui, MA memutuskan mencabut Pergub Nomor 195 Tahun 2014 dan Pergub Nomor 141 Tahun 2015 tentang pelarangan kendaraan bermotor roda dua, dengan menerbitkan surat keputusan nomor 57 P/HUM/2017 pada 21 November 2017, yang berisi Pemprov DKI harus membolehkan kembali sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.

Saat ini, rambu-rambu pelarangan sepeda motor sudah dicopot. Pengendara sepeda motor sudah melintas tanpa batasan waktu di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT