KPU Kota Bekasi Tagih Dana Pilkada Rp 41 Miliar

KPU Kota Bekasi Tagih Dana Pilkada Rp 41 Miliar
Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi (kedua dari kiri), menerima berkas dari calon wali kota Bekasi, Rahmad Effendi, Rabu (10/1). ( Foto: Suara Pembaruan / Mikael Niman )
Mikael Niman / BW Jumat, 12 Januari 2018 | 12:30 WIB

Jakarta- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi mengaku belum menerima sisa dana Pilkada dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabarta). Masih ada sekitar Rp 38,3 miliar yang belum diberikan kepada KPU Kota Bekasi dari Pemkot Bekasi dan Rp 3,1 miliar dari Pemprov Jabar. Sehingga, total dana yang belum diterima Rp 41 miliar.

."Dana yang belum diberikan ada sekitar Rp 38 miliar untuk pelaksanaan Pilkada serentak Kota Bekasi dan Jawa Barat," kata Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi, Jumat (12/1).

Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi mengalokasi anggaran Pilkada sebesar Rp 43 miliar. Namun, baru diiterima oleh KPU sebesar Rp 4,7 miliar pada akhir 2017 lalu, yang dibayarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan Pemkot Bekasi.

Selain dana dari Pemkot Bekasi, KPU Juga mendapat dana hibah dari Pemprov Jawa Barat sebesar Rp 5 miliar untuk pelaksanaan Pilgub Jawa Barat, sehingga apabila dana hibah itu ditotal, maka besarnya mencapai Rp 48 miliar. Angka ini lebih rendah dari yang diajukan KPU sebesar RP 59 miliar pada tahun 2017 lalu.

Kepala Divisi Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kota Bekasi, Kanti Prayogo, menambahkan, Pemprov Jawa Barat menyalurkan anggaran biasanya per kegiatan. "Bila ditotal dana yang masuk dari Jawa Barat sampai saat sebesar Rp 1,9 miliar," katanya.

Dengan begitu, masih ada kekurangan dana sekitar Rp 3,1 miliar dari Pemprov Jawa Barat. Padahal, KPU Kota Bekasi melaksanakan tes kesehatan dan psikologis pasangan calon pada Jumat (12/1) dan Sabtu (13/1) yang membutuhkan anggaran untuk pihak ketiga seperti rumah sakit, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan RS Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta Pusat.

Selain itu, kata dia, dana tersebut juga digunakan untuk honor panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), pemutakhiran data, kertas suara, bilik suara dan sebagainya. "Kami berharap awal Februari dana itu sudah masuk dari Kota dan Provinsi," ujarnya.

Terpisah, Asisten Daerah III Pemerintah Kota Bekasi, Dadang Hidayat mengatakan, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk pencairan dana itu masih dalam proses. Dia menargetkan, paling lambat pada pekan depan dana itu sudah dicairkan ke KPU Kota Bekasi.


"Kami lakukan pencairan pekan depan paling telat. Dana yang belum dicairkan Kota Bekasi sebesar Rp 44 miliar, termasuk untuk Panwaslu dan pengamanan untuk Pilkada," imbuhnya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE