Anggota DPRD DKI Kritik Rusunami Konsep Rumah DP Rp 0

Anggota DPRD DKI Kritik Rusunami Konsep Rumah DP Rp 0
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan groundbreaking salah satu program andalannya, yakni Rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018). ( Foto: istimewa )
Lenny Tristia Tambun / JAS Jumat, 19 Januari 2018 | 14:36 WIB

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Bestari Barus, menilai ada yang salah dengan program pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan konsep rumah uang muka (down payment – DP) nol rupiah yang sudah mulai dibangun di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah resmi meluncurkan program rumah DP nol rupiah, Kamis (18/1). Warga yang berminat cukup membayar harga rumah Rp 185 juta untuk tipe 21 dan Rp 320 juta untuk tipe 36.

Pembangunan yang baru akan dilaksanakan di Jalan H. Naman Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur itu, diproyeksikan Gubernur Anies Baswedan dapat memenuhi kebutuhan rumah di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebanyak 703 unit rumah dengan konsep rumah susun milik (Rusunami) yang ditargetkan akan dibangun. Seluruhnya, dikatakan Anies, khusus untuk warga berpenghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan, belum pernah memiliki rumah dan tidak boleh dipindahtangankan.

Namun, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menilai, ada yang salah pada filosofi konsep Rusunami dengan konsep rumah dp nol rupiah yang diinisiasi oleh Anies tersebutt.

Bahkan Bestari memprediksi akan terjadi kekacauan dalam pembayaran cicilan rumah tersebut. Pasalnya, selain harus mencicil pembelian rumah sesuai dengan perjanjian kontrak dengan Pemprov DKI, warga juga dibebani membayar biaya lain-lain untuk perawatan bangunan yang umumnya dikelola Pusat Pengelola Rumah Susun (PPRS).

"Kalau kita bicara milik, maka peran pemerintah terhadap pengelolaan rusunami lepas. Artinya, bangunan akan dikelola pihak ketiga. Pada Rusunami biasanya PPRS yang mengelola. Nah biasanya, penghuni rusunami harus mengeluarkan biaya perawatan gedung setiap bulannya hingga ratusan ribu rupiah," kata Bestari di gedung DPRD DKI, Jumat (19/1).

Dengan demikian, warga tetap harus merogoh koceknya untuk mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk bisa menikmati hunian DP nol rupiah tersebut.

Bestari memprediksikan cicilan terkecil yang harus dikeluarkan satu orang warga untuk memiliki Rusunami dengan DP nol rupiah Rp 2,4 juta per bulan. Belum lagi biaya pemeliharaan gedung yang diperkirakan bisa mencapai minimal Rp 300.000 per bulan.

Melihat jumlah biaya yang harus dikeluarkan warga cukup besar setiap bulannya, sekitar Rp 2,7 juta per bulan, ia ragu pemilik rusunami DP nol rupiah mampu memenuhi kewajibannya.

"Cicilannya saja sudah Rp 2,4 juta per bulan. Belum lagi biaya pemeliharaan gedung, belum bayar listrik, air, anak sekolah, makan," ujarnya.

Karena itu, Bestari mendesak gubernur beserta jajarannya untuk mengembalikan lagi filosofi rumah susun dengan konsep inkubator yang dapat mengedukasi warga dengan tujuan memperbaiki kualitas hidupnya.

Dalam filosofi konsep rumah susun sewa (Rusunawa), warga hanya perlu fokus memikirkan biaya sewa yang di dalamnya sudah disubsidi pemerintah. Biaya sewa itu pun sudah termasuk dana perawatan yang dikelola langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta.

Pembiayaan Rusunami DP 0 rupiah dinilai menjiplak program sejuta rumah milik Presiden Joko Widodo. Sayangnya, harga yang dijual jauh lebih tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Program sejuta rumah milik Jokowi memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program KPR bersubsidi dengan bunga sampai 5,5 persen pertahun dengan jangka waktu sampai 20 tahun.

Kemudian, harga jual rumah Rp 100 juta sampai Rp 135 juta untuk rumah tapak. Cicilan yang diharus dilunasi oleh MBR hanya Rp 825.000 sampai Rp 1,1 juta per bulan. Dengan begitu, sesuai dengan persyaratan bank masyarakat dengan pendapatan Rp 3 juta per bulan masih bisa mencicil.

Sementara, rusunami yang diluncurkan Gubernur Anies itu cicilan minimal Rp 1,5 juta sampai Rp 2,6 juta. Artinya pendapatan minimal Rp 4,5 juta. Sedangkan UMR DKI Rp 3,6 juta. “Jadi rusunami DP 0 rupiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi kelas menengah,” ungkapnya.



Sumber: BeritaSatu.com