Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai, DKI Anggarkan Rp 853 Miliar

Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai, DKI Anggarkan Rp 853 Miliar
Suasana Sungai Ciliwung yang meluap dan merendam pemukiman di Kampung Pulo, Jakarta, 6 Februari 2018. Sungai Ciliwung meluap akibat curah hujan yang tinggi di wilayah hulu sungai. ( Foto: Antara / Hafidz Mubarak A )
Lenny Tristia Tambun / YUD Rabu, 7 Februari 2018 | 10:14 WIB

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 853,3 miliar untuk pembebasan lahan sungai atau saluran dalam program pengendalian banjir. Dalam APBD DKI 2018, anggaran sebesar itu akan digunakan untuk membebaskan lahan sungai atau saluran sepanjang 121.913,5 meter persegi.

Jumlah anggaran ini menurun bila dibandingkan tahun lalu. Dalam APBD 2017, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 600 miliar. Kemudian ditambah lagi sebanyak Rp 300 miliar dalam APBD Perubahan DKI 2017, sehingga total alokasi anggaran untuk pembebasan lahan sungai atau saluran pada 2017 mencapai Rp 900 miliar.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI, Teguh Hendarwan mengatakan dalam APBD DKI 2017 hasil revisi Kementerian Dalam Negeri, pihaknya memang telah mengalokasikan anggaran untuk pembebasan tanah sungai atau saluran.

Tidak hanya itu, ia juga menganggarkan penilai appraisal untuk pengadaan tanah bidang air sebesar Rp 350 juta. Untuk menaksir harga tanah bidang air yang tepat dan sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Menurutnya, selama tahun 2017, Dinas Sumber Daya Air fokus melakukan normalisasi di tiga sungai, yaitu Sungai Pesanggarahan wilayah selatan, Sungai Ciliwung antara wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, dan Sungai Sunter di wilayah Jakarta Timur.

Fokus normalisasi di tiga sungai tersebut, dikarenakan Pemprov DKI mengikuti pembangunan infrastruktur yang dilakukan Badan Balai Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Sebenarnya target normalisasi tiga sungai ini harus rampung akhir tahun 2017. Namun karena terkendala dengan pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran pembebasan lahan, maka kegiatan normalisasi tiga sungai ini akan diteruskan di tahun 2018.

“Normalisasi tiga sungai ini belum rampung. Dan akan kita lanjutkan di tahun ini,” kata Teguh, Rabu (7/2).

Kalau progres normalisasi Sungai Pesanggrahan sudah 40 persen. Lalu Sungai Sunter tinggal 30 persen lagi yang harus dikerjakan. Sedangkan Sungai Ciliwung, progres normalisasinya sudah 60 persenan.

Khusus untuk normalisasi Sungai Ciliwung, Teguh tidak berani untuk menargetkannya. Karena semua tergantung dari pembebasan lahan di sepanjang kiri dan kanan Sungai Ciliwung. “Saya enggak berani untuk menargetkannya. Karena semua tergantung dari pembebasan lahan. Kalau pembebasan lahan selesai, maka pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung bisa dikebut tahun ini,” ujarnya.

Biasanya dalam pembebasan lahan ini, pemilik lahan selalu meminta harga lebih tinggi dari nilai jual objek pajak (NJOP) di daerah tersebut. Sehingga dibutuhkan tim appraisal untuk menaksir harga yang tepat dan sesuai dengan aturan yang ada.

“Atau ada juga lahan yang menjadi sengketa, sehingga harus menunggu keputusan dari pengadilan untuk menetapkan siapa pemilik lahan tersebut,” terangnya.

Belum lagi harus menghadapi penolakan warga seperti yang terjadi di Kampung Pulo. Penggusuran yang dilakukan pada 20 Agustus 2015 sempat diwarnai bentrokan fisik antara warga daen petugas.

Selama empat tahun proyek normalisasi Sungai Ciliwung berjalan, sudah ada empat titik kawasan yang ditertibkan dari bangunan yang berada di bantaran kali. Yaitu, kawasan Kampung Pulo, Bukit Duri, Bidara Cina dan Cawang Pulo.

Jika normalisasi ini diputuskan untuk dijalankan tahun ini, maka tugas Pemprov DKI harus menertibkan bangunan bantaran kali di sepanjang kawasan Manggarai dari Pintu Air Manggarai hingga Bukit Duri.

Kebijakan terakhir yang diambil oleh Pemprov DKI adalah pada era Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat melalui Keputusan Gubernur Nomor 1114 tahun 2017. Dalam Keputusan Gubernur ini ditetapkan normalisasi dilanjutkan dengan menertibkan 11 kelurahan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Selain pembebasan lahan, kendala lain yang dihadapi Pemprov DKI, menurut Teguh adalah anggaran pembebasan lahan yang terbatas. Artinya, ketika warga sudah mau menyerahkan lahannya untuk dibeli Pemprov DKI untuk kegunaan normalisasi Sungai, ternyata uangnya tidak mencukupi. Jadi mau tidak mau, ia harus menunggu pengadaan anggaran di APBD Perubahan atau APBD tahun berikutnya.

“Anggaran pembebasan lahan itu terbatas. Jadi kita tidak bisa membebaskan lahan seluruhnya. Seperti tahun 2017, pertama dialokasikan Rp 600 miliar, tetapi karena kurang, ya ditambah lagi pas di perubahan,” jelasnya.

Kendala lainnya adalah, penyediaan rumah susun (rusun) yang belum mencukupi untuk menampung warga yang terkena relokasi akibat normalisasi Sungai Ciliwung.

Meski baru rampung sebagian, Teguh menegaskan, normalisasi Sungai Ciliwung telah mampu mengurangi banjir di daerah-daerah rawan banjir yang berada di sepanjang sungai tersebut. Seperti Kampung Pulo dan Bukit Duri yang selama ini banjir, kini sudah mulai terbebas dari banjir.

“Tidak hanya itu, banjir pun sudah bisa cepat surut. Selama tiga jam, banjir pasti sudah surut,” paparnya.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jarot Widyoko mengatakan normalisasi Kali Ciliwung baru 50 persen rampung.

Sejauh ini, pihaknya baru menyelesaikan 50 persen pengerjaan atau baru 16 km yakni di sebagian wilayah Bukit Duri, Manggarai, Kampung Pulo, Kampung Melayu, Bidara Cina dan TB Simatupang. Sisa 17 km yang harus disegerakan pengerjaannya masih terkendala masalah pembebasan lahan.

Jarot menyebut, sedikitnya dibutuhkan Rp 500 miliar untuk melanjutkan program normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 19 km atau total 38 km jika dihitung dari kanan dan kiri sungai.

"Normalisasi kalau sisa 17 km itu kira-kira dibutuhkan Rp 500 miliar. Ingat, kami lima tahun mengerjakan dari 2013-2017 baru selesai 16 km. Semua tergantung pemprov karena kami hanya pekerja tidak berkaitan pembebasan lahan," ujar Jarot.



Sumber: BeritaSatu.com