Soal Banjir, DKI Dinilai Abaikan Peringatan BMKG

Soal Banjir, DKI Dinilai Abaikan Peringatan BMKG
Seorang warga keluar dari pemukiman jalan Inspeksi di kawasan Jatinegara Barat yang terendam banjir luapan sungai Ciliwung, Senin 5 Februari 2018 malam. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao / SP/Joanito De Saojoao )
Lenny Tristia Tambun / JAS Rabu, 7 Februari 2018 | 17:34 WIB

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dinilai mengabaikan peringatan yang telah diberikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Bahwa pada Januari-Februari menjadi puncak musim hujan di Jakarta.

Kondisi mengakibatkan Kota Jakarta menjadi wilayah rawan bencana, terutama banjir. Peringatan ini sudah diberikan BMKG pada 19 Desember tahun 2017. BMKG pun meminta masyarakat Jakarta untuk berhati-hati. Namun sayangnya hal itu seakan tidak disadari Pemprov DKI.

Menurut Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, seharusnya dengan adanya peringatan BMKG pada akhir tahun lalu, bisa menjadi informasi yang kuat bagi Pemprov DKI untuk antisipasi dan pencegahan banjir semakin meluas di Jakarta.

Namun, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terlalu sibuk dengan berbagai pencanangan program-program yang telah dijanjikannya selama kampanye Pilkada DKI 2017. Seperti pencanangan OK OCE, OK Otrip hingga rumah dengan DP nol rupiah.

“Seingat saya sudah diperingati BMKG sejak akhir tahun lalu bahwa hujan akan mencapai puncaknya Februari ini. Namun seakan hal itu terabaikan. Ini harus menjadi perhatian,” kata Prasetio, Rabu (7/2).

Hasilnya, ketika banjir tiba-tiba datang, Pemprov DKI menjadi “panik” dalam melakukan penanganan banjir. Karena sudah tidak ada waktu lagi melakukan pencegahan banjir berdasarkan prediksi BMKG.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan seharusnya begitu mendapatkan peringatan itu, Pemprov DKI fokus pada program perbaikan sarana pengendali banjir. Bukan hanya pompa-pompa yang disiapkan namun juga perbaikan sarana pengendali banjir.

“Normalisasi waduk dan saluran harus digencarkan. Kalau hanya pompa yang disiapkan berarti itu penanganan saat banjir. Seharusnya antisipasi yang harus dilakukan yang utama,” ujarnya.

Lebih lanjut Prasetio menambahkan perbaikan tata kelola ruang harus dilakukan secara berkesinambungan. Apa yang telah dilakukan gubernur sebelumnya harus dilanjutkan. Di antaranya normalisasi sungai.

Penyebab lainnya, adalah penurunan muka tanah Jakarta sudah sampai ke tengah kota. Begitu juga dengan perilaku masyarakat juga mengakibatkan penyempitan sungai seperti munculnya pemukiman di bantaran dijadikan tepat hunian atau bangunan liar, dan membuang sampah sembarangan di sungai.

Hal yang sama juga diungkapkan Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jakarta, Adrie Charviandi yang meyakini banjir di DKI tidak akan pernah teratasi.

“Buruknya tata kelola kota mengakibatkan permukaan tanah tidak bisa lagi menampung curahan air,” kata Adrie.

Menurutnya, BMKG dan sejumlah kalangan sering memperingatkan soal potensi bencana, antara lain hujan lebat disertai angin kencang. Tetapi, ia belum melihat kesungguhan pemerintah untuk memperbaiki keadaan agar masyarakat terhindar dari bencana ekologi.

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menata kembali tatanan kelola wilayah, baik dari hulu maupun hilirnya,” ujarnya.

Adapun berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) DKI, sebanyak 11.450 jiwa yang tinggal di 141 RT dan 49 RW di 20 kelurahan terdampak banjir yang menerjang, Senin (5/2). Dari belasan ribu korban banjir itu, sebanyak 6.532 jiwa memutuskan untuk mengungsi di 31 titik yang tersebar di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.



Sumber: BeritaSatu.com