Tolak Anggaran Banjir Dihapus, Fraksi PDIP Walk Out saat Rapat Banggar

Tolak Anggaran Banjir Dihapus, Fraksi PDIP Walk Out saat Rapat Banggar
Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / CAH Jumat, 14 September 2018 | 20:04 WIB

Jakarta – Saat pembahasan anggaran dilakukan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan walk out saat rapat Badan Anggaran (Banggar). Mereka keluar ruangan karena tidak setuju anggaran banjir dihapuskan dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) DKI 2018.

Adu argumentasi mulai terjadi ketika beberapa anggota Banggar mempertanyakan kesanggupan Dinas Sumber Daya Air dalam merealisasikan penyerapan anggaran. Apalagi dinas ini meminta penambahan anggaran untuk pembangunan waduk dan prasarana sistem aliran barat.

Melihat perang pendapat semakin alot, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI, Ferrial Sofyan sebagai pimpinan rapat Banggar mengambil keputusan mencoret beberapa anggaran yang terkait pengelolaan banjir tersebut.

“Apakah eksekutif sanggup menyerap penambahan anggaran ini? Kalau tidak sanggup, kita drop saja ya,” kata Ferrial sambil mengetuk palu dua kali tanda sah anggaran itu dihapuskan.

Atas keputusan tersebut, Fraksi PDIP merasa tidak puas. Mereka pun menyampaikan pendapat bahwa apapun alasannya, penambahan dana untuk penanganan banjir oleh Dinas Sumber Daya Air tidak perlu dihapus atau dicoret.

Anggota Banggar dari Fraksi PDIP, Ida Mahmudah mengatakan karena anggaran tersebut sudah masuk dalam pembahasan Komisi. Artinya sudah disepakati bersama anggota dewan dengan eksekutif.

"Kita tinggal lihat saja. Kalau tidak selesai anggarannya, yang rugi kan mereka, enggak dapat TKD. Menurut saya tidak fair bapak main ketak ketok saja. Eksekutif tidak mungkin minta tambahan kalau dia tidak butuh," tegas Ida.

Anggaran yang dimaksud Ida yakni dengan nomor 19.835 nomenklatur pembangunan sarana atat prasarana sungai dan kelengkapan sistem aliran barat. Proyek tersebut ditetapkan anggaran Rp 72 miliar pada APBD murni 2018. Dinas SDA lantas meminta tambahan anggaran Rp 21 miliar untuk KUPA-PPAS 2018.

Menanggapi hal itu, Ferrial menilai PNS yang bersangkutan tidak akan bisa mengeksekusi karena waktu tinggal 3 bulan. Apalagi, anggaran tersebut sudah dikerjakan oleh pihak ketiga dengan sistem lelang. Namun, progres di lapangan saat ini baru 45 persen.

Setelah Ferrial memutuskan mencoret anggaran dan mengetuk palu, Ida lantas mengungkapkan ketidaksetujuannya.

"Ngapain semua pada bikin usulan kalau enggak bisa mengajukan, didrop semua? Saya bingung deh. Jangan takut menjalankan kalau emang enggak ada titipan. Izin pimpinan menurut saya rapat ini tidak fair, Saya walk out," serunya sambil beranjak dari kursi dan menuju pintu keluar ruangan sidang paripurna DPRD DKI.

Langkah itu itu diikuti Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono dan Anggota Fraksi PDIP Pantas Nainggolan lebih dulu meninggalkan ruangan. "Enggak jelas ini," kata Gembong sembari berlalu. Kemudian disusul oleh anggota partai Banteng moncong putih lainnya yaitu, Cinta Mega, dan Magdalena Usu.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE