Disdik DKI Dinilai Kecolongan, Sekolah Bukan Area Politik

Disdik DKI Dinilai Kecolongan, Sekolah Bukan Area Politik
Gembong Warsono (kanan) dan Sandiaga Uno. ( Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao )
Lenny Tristia Tambun / FER Kamis, 11 Oktober 2018 | 19:20 WIB

Jakarta - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, menilai, terjadinya kasus oknum guru yang diduga mendoktrin siswa SMAN 87 Jakarta untuk tidak memilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mengkaitkannya dengan kejadian gempa di Palu, merupakan sebuah preseden buruk bagi dunia pendidikan di Jakarta.

Gembong menilai, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI kecolongan dengan adanya kasus tersebut di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Mengingat, para siswa SMA ini merupakan pemilih pemula dalam pesta demokrasi yang akan digelar tahun depan.

"Kasus ini terjadi adalah bentuk ketidakcermatan Disdik DKI dalam melakukan pembinaan terhadap guru. Ini perlu kita kritisi. Hal ini terjadi, karena bentuk pembinaan dari Disdik DKI yang kurang. Pengawasan Disdik kurang kepada guru. Ketika pengawasan terhadap guru dilakukan secara periodik, saya kira hal ini tidak terjadi," kata Gembong di gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (11/10.

Menurutnya, tindakan oknum guru tersebut yang memasukkan politik dalam kegiatan belajar mengajar, bukan semata-mata kesalahan guru itu. Disdik dinilai juga turut berperan dan bertanggung jawab.

"Ini menjadi tanggung jawab Disdik DKI untuk melakukan pembinaan secara intensif soal mekanisme pendidikan di sekolah. Harus ada standarisasi yang jelas sehingga tidak ada interpretasi yang berbeda dari pendidik mengenai kegiatan politik di sekolah," ujarnya.

Ketika ditanya apakah ini merupakan strategi politik yang mulai dijalankan untuk memenangkan pasangan Prabowo dan Sandaiga, Gembong tidak mau berspekulasi. Pihaknya menegaskan, partainya tidak mempermasalahkan oknum guru tersebut ingin mengajak siswanya untuk tidak memilih Jokowi. Hanya saja, tindakan itu tidak dilakukan di area sekolah yang merupakan area netral politik.

"Mereka mau mengajak kemana saja, saya tidak soal. Tetapi yang penting guru tidak boleh masuk ke ranah politik. Karena bukan dunianya murid dan guru. Karena sekolah bukan areanya politik. Dalam konteks ruang didik, itu tidak boleh terjadi. Tapi kalau diluar sekolah, mau ajak milih apa saja boleh," paparnya.

Ia berharap, kasus di SMAN 87 Jakarta merupakan yang pertama dan yang terakhir. Kejadian ini tidak terulang kembali. Keberadaan guru justru harus mampu memberikan pemahaman yang lengkap pada anak didik.

"Saya harap ini kasus yang pertama dan yang terakhir lah. Kalau Jakarta saja seperti ini, bagaimana di daerah lainnya. Kan sangat mengkhawatirkan. Karena bagaimana pun yang kita harapkan mereka mampu memberikan pemahaman yang lengkap pada anak didik kita. Supaya kedepan hal seperti itu tidak terjadi lagi," tukasnya.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE