Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Dahliah Umar  didampingi anggota KPUD Sumarno ), Aminullah dan Suhartono  memimpin rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta tahun  2012 di Jakarta.FOTO: ANTARA
Pedoman pemungutan dan penghitungan suara tidak dalam bentuk surat keputusan (SK) melainkan berupa surat edaran (SE).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menyatakan pedoman pemungutan dan penghitungan suara tidak dalam bentuk surat keputusan (SK) melainkan berupa surat edaran (SE). Kondisi ini berarti pedoman tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

"Surat edaran itu sudah dibuat dan akan disosialisasikan kepada Komite Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di lima wilayah kota dan satu kabupaten," kata Ketua Pokja Pendaftaran Pemilih KPU Provinsi DKI, Aminullah di KPU DKI Jakarta, Senin (11/6).

Menurut Aminullah, meski berbentuk SE, tidak akan mematahkan keberadaan pedoman tersebut sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Khususnya untuk mencegah pemilih ganda atau pemilih yang menggunakan suaranya dua kali.

“Keputusan berbentuk SE, tidak mengurangi kekuatannya untuk dijadikan payung hukum. Sebab, kebijakan memisahkan dan menandai pemilih ganda fiktif bukan untuk merubah peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Melainkan masuk dalam kategori penambahan klausul hukum dalam SK yang lama,” papar dia.

Surat Suara Mulai Dicetak

Meski pedoman pemungutan dan penghitungan suara masih sebatas SE, KPU DKI tetap menjalankan pencetakan surat suara sesuai rencana. Surat suara akan dicetak di Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur oleh PT Balai Pustaka. Ditargetkan pencetakan surat suara sudah rampung pada Rabu (20/6), sehingga bisa mulai didisitribusikan pada Kamis (21/6) ke seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

KPU DKI juga menjelaskan seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) sudah menyetujui nama dan foto yang akan ditulis dalam surat suara yang akan dicetak. Dari enam pasangan calon, hanya tiga pasangan calon yang tidak mencantumkan gelarnya lengkap. Salah satunya adalah calon gubernur incumbent Fauzi Bowo tidak mencantumkan gelarnya.

Dari berkas yang sudah ditandatangani masing-masing pasangan calon, terlihat calon incumbent Fauzi Bowo tidakmenggunakan gelar apapun di surat suara. Meski memiliki gelar Doktor-Ingenieur dari Technische Universität Kaiserslautern, Jerman.

Pasangan nomor 1 ini hanya menggunakan nama Fauzi Bowo- Nachrowi Ramli. Foto kedua pasangan ini menggunakan pakaian hitam dan peci. Kemudian pasangan nomor 2, bertuliskan gelar lengkap, yakni Mayjend TNI(Purn) Drs. H. Hendardji Soepanji SH- Ir. H Achmad Riza Patria MBA.

Lalu pasangan nomor 3 juga mencantumkan gelarnya, yakni Ir. H Joko Widodo- Ir  Basuki Tjahaja Purnama MM (Ahok) dengan foto mengenakan baju kotak-kotak.  Hanya pasangan nomor 4 yang paling singkat, yakni Hidayat- Didik.

Selanjutnya, pasangan nomor urut 5 mencantumkan Faisal B- Biem T Benyamin. Dan pasangan nomor 6 bertuliskan H. Alex Noerdin- Letjen TNI (Marinir) Purn H. Nono Sampono.

“Pasangan cagub nomor 5, sesuai KTP bernama Faisal Batubara, bukan Faisal Basri. Jadi di surat suara dia hanya mencantumkan Faisal B saja. Artinya, seluruh pasangan calon bebas mencantumkan namanya di surat suara asalkan sesuai dengan KTP masing-masing,” kata Aminullah.

Diungkapkannya, berdasarkan aturan KPU Pusat, jika pasangan calon lebih dari lima calon, maka gambar di surat suara diwajibkan dibuat dalam dua baris. Artinya, dengan dua baris, maka surat suara akan menampilkan tiga pasangan dibagian atas, dan tiga pasangan di bagian bawah.

Penulis: