Ilustrasi kampanye kotor
Jangan lagi memakai istilah black campaign karena seolah-olah semua yang berwarna hitam itu buruk.

Sosiolog Universitas Indonesia Prof Tamrin Amal Tamagola berpendapat bahwa penggunaan istilah black campaign (kampanye hitam) mendiskreditkan makna hitam dalam konteks kebangsaan Indonesia.

"Jangan lagi memakai istilah black campaign karena seolah-olah semua yang berwarna hitam itu buruk. Saya pribadi tersinggung karena sebagai orang yang berasal dari Indonesia Timur berkulit hitam," katanya usai menjadi pembicara dalam diskusi "Black Campaign dalam Pilkada DKI Jakarta 2012" di Cikini 25, Jakarta Pusat, Minggu.
 
Oleh karena itu, Tamrin menyarankan menggunakan istilah dirty campaign (kampanye kotor) yang dirasa lebih sesuai untuk menyebut bentuk kampanye yang dilakukan satu pihak untuk menjelekkan pihak lain.
 
Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI itu, istilah kampanye hitam berasal dari Amerika Serikat yang tidak tepat digunakan di Indonesia.

"Jangan mentang-mentang istilah dari Amerika lalu digunakan begitu saja tanpa melihat konteks Indonesia," ujarnya.

Terkait kampanye kotor dalam Pilkada DKI yang secara resmi akan dimulai pada 24 Juni nanti, Tamrin mengatakan semua pihak dari penyelenggara hingga masyarakat harus membedakan kampanye yang menyangkut ruang publik dan privat masing-masing kandidat.

Ia menjelaskan kampanye yang membuka penyimpangan-penyimpangan seorang kandidat terkait kepentingan publik tidak dapat digolongkan sebagai kampanye kotor.

"Misalnya membuka penyimpangan pajak yang dilakukan salah satu kandidat atau korupsi yang merugikan negara, bukanlah suatu dirty campaign. Sebaliknya, hal-hal seperti itu harus dibuka seluas-luasnya kepada publik," ucapnya.

Tamrin mengingatkan agar kampanye tersebut harus didasarkan pada fakta dan sebisa mungkin menyertakan bukti-bukti konkret.   Sedangkan, kampanye yang menyerang ranah pribadi seseorang dan bersifat moral, primordial, suku, serta agama termasuk dalam kampanye kotor.
 
"Jika membuka ranah pribadi seperti jumlah istri, perceraian, suku, agama yang dianut dan hal-hal bersifat primordial lainnya, baru bisa disebut 'dirty campaign'," kata Tamrin.

Penulis: /FER