Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Provinsi DKI Jakarta Ramdansyah (tengah) menyimak pembicaraan salah salah satu tim sukses pasangan calon gubernur DKI saat pertemuan dengan tim sukses pasangan cagub DKI di Kantor Panwaslukada DKI, Jakarta, Kamis (31/5). Pertemuan tersebut membahas mengenai persoalan netralitas Pegawai Negri Sipil (PNS) dalam pemilukada DKI. FOTO ANTARA/Zabur Karuru.
Kalau  ibu kota dengan negara mayoritas Islam dipimpin oleh orang  Kristen, malu kita di mata internasional.

Terkait ceramah Raja Dangdut Rhoma Irama yang menjadi juru kampanye (jurkam) calon Foke-Nara, Panitia Pengawas  Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta menggelar rapat Penegakan Hukum Terpadu  (Gakumdu).

Rapat Gakumdu dilakukan di kantor Panwaslu DKI Jakarta, Jalan  Suryopranoto, Jakarta, hari ini, Kamis (2/8) dihadiri aparat kepolisian  dari Polda Metro Jaya dan jaksa dari Kejaksaan Tinggi.
 
Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah menerangkan rapat Gakumdu ini  untuk membahas aksi Rhoma Irama yang melakukan ceramah diduga bermuatan  Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA).

"Rapat dengan polisi dan  jaksa ini seharusnya mulai jam 10.00 WIB, tapi dimulainya jam 11.45 WIB.  Rapatnya tertutup ya. Kalau mau tanya hasilnya, usai rapat saja. Yang  pasti, kami mengundang polisi dan jaksa untuk duduk bersama membicarakan  kasus Bang Haji Rhoma beberapa waktu lalu ," kata Ramdansyah di Kantor  Panwaslu DKI Jakarta, Kamis (2/8).
 
Setelah menggelar rapat Gakumdu untuk menentukan tindakan yang akan  dilakukan terhadap kasus tersebut, langkah yang dilakukan Panwaslu DKI  selanjutnya adalah memanggil Rhoma Irama ke kantor Panwaslu DKI untuk  dimintakan keterangan. Rhoma akan dipanggil besok, Jumat (3/8).
 
"Kami baru memanggil Bang Haji Rhoma besok, untuk dimintakan keterangan  dan klarifikasi kasus tersebut langsung dari dirinya. Besok pertemuan  juga kami adakan tertutup. Tapi usai pertemuan wartawan bisa menanyakan  hasil pertemuan di dalam," ujarnya.
 
Berbekal video ceramah Rhoma Irama di Masjid Al Isra, Tanjung Duren,  Jakarta, Sabtu (28/7), Panwaslu DKI Jakarta akan terus melanjutkan  langkahnya untuk menyelesaikan kasus kampanye hitam bermuatan SARA ini.

Dalam rekaman video tersebut, dengan jelas Rhoma Irama membenarkan  kampanye bermuatan SARA dengan dalih keterbukaan informasi. Rhoma  mengatakan dalam mengampanyekan sesuatu, SARA itu dibenarkan. Sekarang  warga sudah hidup di zaman keterbukaan dan demokrasi, masyarakat harus  mengetahui siapa calon pemimpin mereka.
 
"Joko Widodo (Jokowi) jadi gubernur hanyalah batu loncatan saja.  Sehingga yang nantinya akan memimpin Jakarta adalah sosok Basuki Tjahaja  Purnama yang merupakan etnis Tionghoa dan beragama Kristen. Kalau  ibu kota dengan negara mayoritas Islam dipimpin oleh orang  Kristen, malu kita di mata internasional," kata Rhoma Irama saat  berceramah di Masjid Al Isra, Tanjung Duren, Jakarta, Sabtu (28/7).

Penulis: