Pedangdut Rhoma Irama (tengah) dikawal pendukungnya ketika memenuhi panggilan Panwaslu DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (6/8). Pemanggilan tersebut terkait pernyataan Rhoma yang berbau SARA terhadap pasangan Cagub/Cawagub, Joko Widodo-Basuki Tjahaja ketika berceramah di Tanjung Duren, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. FOTO ANTARA/M Agung Rajasa/Koz/Spt/12.
Mengimbau kepada sesama umat Islam bukan tindakan melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sekelompok masyarakat yang berhimpun dalam Komunitas Muslim Pesisir Jakarta menegaskan kembali panduan umat Islam di Jakarta dalam memilih pemimpin, Rabu (16/8) malam.

Diakui Koordinator Komunitas Muslim Pesisir Jakarta, Ichsan Aburaerah, hal ini memang dipicu oleh kontroversi ceramah pedangdut dan ustaz Rhoma Irama yang diduga melecehkan salah satu kandidat calon gubernur DKI Jakarta.

"Tidak bisa dimungkiri ucapan Haji Rhoma soal seyogianya umat Islam memilih pemimpinnya sudah barang tentu bisa dikaitkan dengan pemilu kada DKI," ujar Ichsan.

Namun, kata tokoh masyarakat Ancol itu, menegaskan kendati masalah ucapan Rhoma Irama sudah tuntas di Panwas DKI Jakarta, tapi sejumlah pihak masih mengungkit-ungkitnya.

"Kok kalau kami menyampaikan di kalangan sendiri dianggap SARA, kalau pihak lain tidak?," beber Ichsan seraya mengingatkan stigma itu pernah melekat di Orde Baru.

Karena itu, ia mengajak kepada umat Islam khususnya di Jakarta agar kembali ke panduan utama dalam memilih pemimpin yakni Alquran dan Hadits. Artinya, umat Islam harus memilih pemimpin paling ideal yakni yang mampu secara kepemimpinan/dipercaya dan seiman.

"Kami menambahkan ini agar umat Islam tidak ragu-ragu dalam hal ini karena kami sebagai mubaligh mempunyai tanggung jawab moral di sini," tukas Ustaz Ali Mahfudz menambahkan.

Ali menambahkan, soal pilihan masyarakat atas para calon gubernur pada putaran kedua pemilu kada DKI Jakarta, September mendatang, itu diserahkan kepada masing-masing warga.


Penulis: