Pembangunan kawasan pantai di Jakarta.
Karena akan merusak pantai Jakarta secara keseluruhan, dan hanya memberikan peluang bisnis bagi para pengembang untuk melebarkan sayap usahanya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DKI Jakarta menolak rencana Pemprov DKI Jakarta membangun mega proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa. Rencana tersebut dianggap tidak masuk akal karena akan merusak pantai Jakarta secara keseluruhan, dan hanya memberikan peluang bisnis bagi para pengembang untuk melebarkan sayap usahanya.

Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta, Ubaidillah, mengatakan jika megaproyek giant sea wall ini menyentuh revitalisasi pantai secara keseluruhan, pihaknya pasti akan mendukung. Namun, WALHI justru melihat pembangunan tanggul laut raksasa itu hanya merupakan proyek semata tanpa memperhatikan pengembangan dan revitalisasi pantai Jakarta yang kondisinya sudah buruk.

"Kalau hanya membuat tanggul laut semata, ya sama saja proyek ini tidak visible. Tidak masuk akal untuk kami terima," kata Ubaidillah kepada beritasatu.com, Jumat (31/8).

Dari kajian strategis Giant Sea Wall yang telah dilakukan Pemprov DKI, Walhi melihat tanggul laut raksasa ini lebih menekankan skenario mempermudah para pengembangan properti di kawasan pantai utara Jakarta. Mereka akan lebih mudah melakukan reklamasi untuk memperluas lahan yang sudah dikuasainya sekarang. Praktis, lama kelamaan pantai Jakarta tidak akan ada lahan lagi untuk publik, karena dikuasai para pengembang properti untuk dinikmati kalangan tertentu.

"Lihat saja Pantai Indah Kapuk. Sepanjang kawasan itu sudah dibangun properti perumahan, tanpa menyisakan lahan publik. Dengan tanggul itu tidak akan ada lagi hempasan ombah, mempermudah pengendapan sedimen dari 13 sungai yang akan membentuk daratan baru. Nah ini yang diincar," ujarnya.

Pembangunan tanggul laut juga akan memperberat persoalan limbah yang sudah ada di sepanjang kawasan pantai Jakarta. Saat ini, limbah di pantai utara Jakarta seperti di Muara Angke dan Muara Baru sudah sangat berat. Kondisinya sudah hitam pekat, penuh lumpur dan kandungan logamnya sudah sangat tinggi. Kondisi ini akan tambah parah dengan adanya tanggul laut raksasa yang menghilangkan sirkulasi air laut, sehingga limbah tidak bergerak dari pesisir pantai.

"Hal ini akan mengusir nelayan udang dan kerang yang memiliki tambak di pesisir pantai. Begitu juga dengan nelayan ikan yang terpaksa pergi melaut lebih jauh dari biasanya, akan mengeluarkan dana lebih banyak untuk membeli bahan bakar. Mereka akan tergusur secara perlahan-lahan," katanya.

Ubaidillah menegaskan WALHI melihat mega proyek ini tidak menyentuh revitalisasi pantai Jakarta secara keseluruhan. Seharusnya ada ruang-ruang pantai yang digunakan untuk konservasi lingkungan. Paling tidak di sepanjang 32 kilometer pantai Jakarta, minimal ada 5 kilometer lahan yang diproyeksikan untuk konservasi lingkungan untuk dibuatkan hutan bakau atau manggrove. Hutan bakau ini akan mampu mencegah abrasi laut, menetralisir limbah, pendidikan konservasi dan dijadikan lahan pantai publik.

"Proyek tanpa mempedulikan penataan ruang secara keseluruhan , kami tidak akan membiarkannya karena akan merusak lingkungan. Kami tolak giant sea wall. Penolakan ini sudah kami lakukan sebelum Perda RTRW DKI disahkan, karena didalamnya ada pembangunan tanggul laut raksasa. Kami akan melakukan judicial review bersama LBH Jakarta terhadap perda ini termasuk giant sea wall," kata Ubaidillah.

Penulis: