Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto .  Safir Makki/JAKARTA GLOBE
Pak Wagub tidak merasakan, mereka adalah teman-teman saya yang naik turun tangga bersama-sama saya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan ada bentuk korupsi yang dilegalkan dalam sistem kepemimpinan Pemerintah Daerah DKI Jakarta semenjak ia menjabat dari 2007 .

“Secara logika, dapat saya katakan bahwa tunjangan khusus (yang diberikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)) merupakan bentuk korupsi yang dilegalkan. Hal itu karena seseorang yang berusaha membuat kaya dirinya sendiri atau orang lain dengan menggunakan uang negara adalah korupsi,” tegas Prijanto saat menghadiri undangan Gerakan Indonesia Bersih untuk mengikuti forum diskusi bedah buku Mahkamah Intelektual, Hotel Pullman, Jakarta Pusat, hari ini.

Forum tersebut memang diadakan khusus untuk menguji kebenaran isi buku karangan Prijanto berjudul Kenapa Saya Mundur dari Wagub DKI Jakarta. Isi buku tersebut cukup kontroversial karena banyak melontarkan tudingan terhadap Pemda dan Gubernur DKI Jakarta sendiri.

Salah satu permasalahan yang dibahas adalah perihal pemberian tunjangan khusus pada 12 SKPD sebesar satu kali gaji tiap bulannya. Dalam bukunya tersebut, Prijanto menilai bahwa tunjangan khusus hanya diberikan pada seseorang karena jabatannya dengan pertimbangan: jabatan tersebut jabatan langka, mendapat penugasan di daerah terpencil, mengandung risiko bagi kesehatan dan rawan dengan risiko kejiwaan.

“Saya tidak menemukan adanya kriteria tersebut di 12 SKPD yang bersangkutan, jadi saya menolak untuk memaraf Pergub yang memuatnya, walau itu hanya revisi terkait perubahan nama SKPD,” ujar Prijanto.

Hal tersebut terjadi pada awal Mei 2009. Namun, karena Prijanto urung menorehkan tanda tangannya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pun menegurnya.

“Saat itu gubernur (Fauzi Bowo) mengatakan pada saya, ‘Pak Wagub tidak merasakan, mereka adalah teman-teman saya yang naik turun tangga bersama-sama saya.' Dalam hati saya bertanya, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta ini dikelola dengan prinsip pertemanan atau berbasiskan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa?” ujar Prijanto kembali.

Kemudian, dosen hukum pidana dari Universitas Trisakti Yenti Garnasih yang didatangkan sebagai saksi ahli pun juga menuturkan pendapatnya. Menurutnya, Prijanto harus siap menghadapi konsekuensi hukum apabila tudingan yang ia sampaikan lewat buku tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum.

“Seandainya data-data yang dikatakan tidak benar, Prijanto akan berhadapan dengan konsekuensi hukum. Karena (tudingannya) bisa disebut fitnah dan harus ada implikasi hukumnya. Seandainya benar, diperlihatkan pada publik bahwa ada ketidaketisan tata kelola secara birokrasi untuk sebuah provinsi terbesar di Indonesia (Jakarta),” ungkap Yenti.

Penulis: