Ilustrasi demo buruh di Jakarta
Serikat pekerja PDAM Jaya ancam kembali berdemo ke DPRD pada 17 September 2012.

Setelah aksi mogok dilakukan oleh para kru PT Jakarta Ekspress Trans (JET) Koridor I (Blok M-Kota) dan Koridor X (PGC-Tanjung Priok), kini giliran karyawan Perusahaan Daerah Air Minum melakukan aksi protes.

Dikarenakan gaji pokok tidak penah mengalami kenaikan sejak tahun 2003, ratusan karyawan PDAM Jaya melakukan aksi unjuk rasa di halaman Balaikota DKI, Jakarta, hari ini.

Ratusan karyawan ini bekerja baik di PDAM Jaya maupun yang ditempatkan menjadi pegawai di dua operator air bersih yaitu Aetra dan Palyja. Jika belum ada kesepakatan membayarkan gaji pokok, serikat pekerja PDAM Jaya mengancam akan kembali melakukan demo ke DPRD pada 17 September mendatang.

Salah satu perwakilan pekerja PDAM Jaya, Dastim mengungkapkan hingga saat ini gaji pokok yang diterima para pekerja hanya sebesar Rp1,45 juta hingga Rp1,7 juta dari jumlah gaji pokok seharusnya sekitar Rp3 juta per bulan. Jumlah ini masih dibawah upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2012 yang mencapai Rp1.529.150 per bulan.

Tidak hanya itu, seharusnya gaji mereka disamakan dengan pola gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta. “Saya saja baru terima gaji pokok sejumlah Rp1,45 juta padahal gaji pokok saya sekitar Rp3 juta per bulan. Jadi masih ada kekurangan lagi gaji pokok yang belum dibayarkan. Kami juga minta penentuan besaran gaji pokok kami disesuaikan dengan pola gaji PNS DKI. Selama ini kami belum seperti itu,” kata Dastim di sela-sela unjuk rasa, Balaikota DKI, Jakarta, hari ini.

Penyesuaian penentuan besaran gaji sesuai dengan pola gaji PNS ditujukan kepada pekerja di PDAM Jaya dan kedua mitranya, Aetra dan Palyja. Hak pekerja yang diperjuangkan ada sebanyak 1.300 orang, diantaranya 700 pekerja ada di Aetra dan 800 pekerja ada di Palyja.

Tuntutan yang ditujukan kepada PDAM Jaya yaitu pembayaran akumulasi dari gaji pokok yang belum dibayarkan sejak 2003. Pada saat kepemimpinan Direktur Utama PDAM Jaya dipegang Mauritz Napitupulu, sebagian gaji pokok yang belum terbayarkan telah diberikan kepada karyawan.

Perusahaan menjanjikan sisanya akan dibayarkan dengan mencicil. “Perusahaan mengatakan sudah dibayar 50 persen, tetapi kami yang menerimanya baru sekitar 37 persen saja. Dijanjikan akan mencicil, tapi sampai sekarang tidak ada sama sekali,” paparnya.

Direktur Teknik PDAM Jaya S Limbong menerangkan pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan terkait kenaikan gaji pokok. Bahkan pegawai yang berada dibawah PDAM Jaya ada sebanyak 250 orang sudah mendapatkan kenaikan gaji pokok.

Sedangkan pembayaran gaji pokok karyawan PDAM Jaya yang diperbantukan ke dua mitranya belum dilakukan, karena masih ada hal yang harus dibahas terkait pengelolaan keuangan.

"Dari SK Dirut PAM Jaya sudah jelas memerintahkan pembayaran kenaikan gaji pokok. Tapi implementasinya di mitra kami tidak sesuai. Selama ini masih ada hal yang didiskusikan, sebab harus dipikirkan juga dengan kenaikan gaji pokok akan ada kenaikan biaya operaasional," kata Limbong.

Implementasi SK terkait dengan kenaikan gaji pokok seharusnya sudah dilakukan maksimal 2 bulan sejak dikeluarkan SK. SK dikeluarkan pada Juli tahun 2012, karena itu kami akan terus mendorong kedua mitra untuk membayar sesuai dengan peraturan. Gaji karyawan PAM Jaya bervariasi, sesuai dengan lama bekerja dan golongan, sekitar Rp 3 juta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Penanaman Modal dan BUMD Pujiono menjelaskan jika memang tidak ada kesepakatan, maka Pemprov DKI Jakarta akan memanggil PDAM Jaya, Aetra, Palyja, dan Serikat Pekerja PDAM, sebelum tanggal 17 September. "Kalau dari hasil pertemuan tidak ada kesepakatan, maka kami akan panggil keempatnya untuk menentukan langkah yang terbaik bagi semua pihak,” tegasnya.

Penulis: