Seorang warga memberikan hak suaranya pada pilkada DKI Jakarta di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22, RW.7 kelurahan Karet Tengsin, Jakarta, Kamis (20/9). Pemilih yang terdaftar di TPS tersebut mayoritas adalah korban kebakaran pada bulan Agustus lalu. FOTO ANTARA/M. Luthfi Rahman
Berdasarkan investigasi Tim Advokasi Foke-Nara ditemukan beberapa fakta dan catatan terhadap Pilkada DKI.

Akhirnya Tim Jokowi-Ahok lega. Ketidakpastian apakah Tim Foke-Nara melakukan gugatan ke  Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dilakukan. Dengan demikian, pelantikan Jokowi-Ahok bisa diadakan pada Minggu (7/10). 

Kepastian pelantikan Jokowi-Ahok diperoleh setelah  Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) pada Rabu (3/10) menyatakan tidak mengajukan permohonan sengketa Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Pemilukada DKI Jakarta 2012 kepada MK.  tim sukses menemukan temuan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada DKI 2012.

Sekretaris Tim Sukses Pemenangan Foke-Nara, Dasril Affandi mengatakan berdasarkan hasil investigasi Tim Advokasi Foke-Nara, telah ditemukan beberapa fakta dan catatan terhadap penyelenggaraan pemilukada DKI 2012.

Diantaranya ditemukan sistem regulasi penyelenggaraan Pemilukada yang sudah usang sehingga tidak dapat merespon permasalahan yang muncul di masyarakat. Kondisi ini berakibat pada recht vacuum (kekosongan hukum), seperti regulasi dana kampanye putaran kedua, iklan atau informasi melalui media sosial yang tidak dapat disaring.

“Buktinya banyak sekali berita fitnah, berita bohong dan black campaign di masyarakat tentang Foke-Nara melalui media. Tanpa ada regulasi yang mengatur itu, baik dari pemerintah maupun KPU,” kata Dasril saat jumpa pers di Markas Pemenangan Foke-Nara, Jalan Diponegoro No. 61, Jakarta Pusat, Rabu (3/10).

Karena tidak adanya regulasi yang menyaring pemberitaan di media massa yang cenderung menyudutkan Foke-Nara, lanjutnya, mengakibatkan banyak mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

“Karena tidak ada filter bagi media, maka kami anggap inilah kelemahan dan kekurangan penyelenggaran pemilu. Mestinya hal seperti ini harus diatur dalam sebuah regulasi,” ujarnya.

Temuan berikutnya, lanjut Dasril, yakni ketidakcermataan dan ketidakprofesionalan KPU DKI dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama penyelenggaraan Pemilukada DKI. Hal ini dimulai dari penyusunan DPT, pendaftaran pasangan calon, verifikasi syarat pasangan calon, penetapan pasangan calon, sosialisasi, kampanye, audit dana kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara.

“Yang paling kami soroti adalah persyaratan dalam penetapan pasangan calon. Kami menganggap ada kelalaian dan ketidakprofesionalan KPU DKI sebagai penyelenggara pemilu. Yang akhirnya berakibat ada bagian ketentuan formal yang tidak dipenuhi kandidat tetapi diloloskan dan ditetapkan sebagai peserta pemilukada DKI,” tuturnya.

Temuan ketiga, ungkapnya, masih ada pasangan tertentu atau pendukung pasangan tertentu yang diduga melakukan praktek politik kotor. Sebagai contoh, adanya joki yang menggunakan surat panggilan orang lain, modus money politic dengan membawa bukti foto dan atau memotong sobekan kertas suara.

“Yang jelas kami melihat pelaksanaan pemilukada ternodai dengan cara yang tidak halal. Siapa pelakunya? Hanya Allah yang tahu. Semua temuan ini sudah kami sampaikan ke kandidat kami, dan telah dievaluasi oleh mereka dan diambil kesimpulan akhir, yaitu tidak melanjutkan ke langkah hukum. Melainkan menyampaikan catatan temuan ini kepada masyarakat, dan biarkan khalayak publik menginvestigasinya lebih lanjut,” jelasnya.

Timses Foke-Nara mengingatkan, Jokowi-Ahok tidak memenangkan Pemilukada DKI 2012 dengan bersih dan tanpa cacat pelanggaran hukum. Dalam bahasa singkat, Jokowi-Ahok bukan pasangan malaikat, yang menang tanpa dugaan pelanggaran dalam pemilukada.

Hal senada juga dipaparkan oleh Wakil Ketua Tim Advokasi dan Hukum Foke-Nara, Andi Syafrandi mengatakan, pihaknya mengedepankan kepentingan masyarakat Jakarta agar tetap berada dalam kondisi yang aman, kondusif, dan dapat melanjutkan pembangunan yang telah dirancang Foke selama menjadi Gubernur DKI. Makanya menurutnya, diputuskan tidak akan mengajukan gugatan apa pun.

"Karena sebenarnya, banyak sekali program-program pembangunan yang ditetapkan Foke dan siap dilaksanakan saat ini," kata Andi, dalam jumpa pers di Markas Pemenangan Foke-Nara, Jalan Diponegoro No. 61, Jakarta Pusat, Rabu (3/10).

Kendati Jokowi-Basuki telah memenangkan pertarungan dalam putaran kedua Pemilukada DKI 2012, menurut Andi, bukan berarti keduanya merupakan pasangan malaikat, dalam arti keduanya menang terpilih tanpa ada beban dan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilukada.

"Kami menegaskan, siapa pun yang terpilih, pasangan calon nomor urut 3 bukanlah pasangan malaikat. Dalam pengertian mereka menang terpilih bukan dengan tanpa ada beban atau tanpa dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan pemilukada. Justru kami mencatat adanya beberapa temuan yang mereka lakukan dan menciderai pelaksanaan pemilukada," ujarnya.

Dari aspek legal secara formal, ungkap Andi, temuan-temuan tersebut telah memberi noda dalam pelaksanaan Pemilukada DKI 2012 yang sudah berlangsung dengan aman dan tertib. Karena itu, Andi berharap noda yang telah ditemukan dalam praktik Pemilukada DKI 2012 itu, jangan sampai terulang kembali, sehingga menjadi beban bagi pasangan calon yang akan terpilih pada lima tahun mendatang.

Dia mengimbau kepada penyelenggara pemilu, khususnya KPU Pusat, untuk segera melakukan pembenahan penyelenggaraan pemilu. Baik dari aspek materi perundang-undangan yang masih banyak terdapat celah hukum yang membuat pelaksanaan pemilukada rentan terhadap adanya praktik-praktik pelanggaran hukum, maupun dari aspek sumber daya manusia (SDM).

"Kami harap, dari aspek SDM, KPU Pusat dalam melaksankaan proses seleksi pemilihan penyelenggara pemilu jauh lebih baik dan selektif. Sehingga penyelenggara pemilu diisi oleh orang-orang yang kompeten, sangat mengerti dan dapat mengawal proses demokrasi. Sehingga dapat menciptakan hasil demokrasi yang jauh lebih baik lagi," tuturnya.

Penulis: