Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 yang terpilih, Joko Widodo (tengah) didampingi wakilnya, Basuki Tjahaya Purnama (kanan), Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (kiri) usai memperkenalkan perangkat daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta. FOTO: Safir Makki/ JAKARTA GLOBE
Untuk menjaga independensi jurnalis dan media.

Di hari pelantikan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pada hari ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih itu untuk menghapus angaran untuk para jurnalis.

Menurut siaran pers yang diterima Beritasatu.com, hal tersebut dikarenakan AJI berharap pemberitaan tentang kinerja pemerintah DKI Jakarta mengusung prinsip independensi, baik dari jurnalis maupun medianya itu sendiri.

AJI juga berharap, dalam kepemimpinan pasangan Jokowo-Ahok lima tahun ke depan, Pemerintah DKI lebih transparan, akuntabel, dan bersih dalam mengelola dan membelanjakan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Menurut AJI, menghapus pos APBD DKI Jakarta adalah hal yang mudah karena berkaitan dengan semangat mewujudkan pemerintah yang bersih dan antikorupsi. Independensi para jurnalis, termasuk medianya, sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan DKI Jakarta yang bersih dari korupsi dan akuntabel.

Sayangnya, penghapusan pos APBD DKI Jakarta untuk jurnalis tampaknya belum menjadi perhatian Jokowi-Basuki. Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh AJI Jakarta, 16 September 2012 lalu, Koordinator Bidang Komunikasi & Media Center Tim Kampanye Jokowi-Basuki, Budi Purnomo Karjodihardjo, tidak menjawab tegas soal ini.

Budi Purnomo mengatakan tidak memiliki kapasitas untuk menjawab soal penghapusan anggaran untuk jurnalis. Akibatnya, sampai saat ini tidak terlalu jelas bagaimana kebijakan Jokowi-Basuki terhadap penghapusan anggaran untuk jurnalis.

Data yang diperoleh AJI Jakarta dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta pada 11 November 2011, menunjukkan, alokasi anggaran untuk para jurnalis bukan isapan jempol. Anggaran untuk jurnalis di Pemprov DKI Jakarta bertajuk Diseminasi Informasi Melalui Wartawan Koordinatoriat Balaikota DKI Jakarta sebesar Rp 287.025.000 untuk tahun Anggaran 2011. Pos anggaran ini bertujuan untuk mendanai ”Program Peningkatan Citra Positif Pemerintah.”

Informasi tentang pos tentang anggaran untuk jurnalis ini disampaikan melalui surat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, Sugiyanta, kepada AJI Jakarta. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa anggaran ini sebagai bentuk hubungan dengan media (media relations) dalam memberikan pelayanan informasi tentang kebijakan dan program Pemerintah DKI Jakarta yang sedang mengemuka di masyarakat.

AJI Jakarta memandang, pengalokasian anggaran pemerintah daerah untuk jurnalis bertentangan dengan Undang-Undang dan Kode Etik jurnalistik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, jurnalis bukanlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berhak memperoleh anggaran dari Pemerintah DKI Jakarta. Sedangkan dalam Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers, terutama Pasal 6, disebutkan bahwa ”Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.”

Tindakan penyalahgunaan profesi, menurut Dewan Pers, adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Sedangkan yang dimaksud suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Berikut pernyataan sikap AJI:

1. Mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, menghapus anggaran untuk jurnalis yang meliput di Balai Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah DKI Jakarta. Kami mendesak Jokowi untuk bersikap tegas untuk menghukum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pejabatnya yang menyediakan pos anggaran untuk jurnalis. Anggaran untuk jurnalis lebih tepat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dan memperbaiki layanan publik.

2. Mengajak para jurnalis yang meliput di Balai Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, dan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selalu menjaga independensi selama meliput dan memberitakan kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD.

Penulis: