Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
Opsi pertama sekolah sepenuhnya dibiayai APBD DKI dan dilarang menarik pungutan apapun. SMANU Husni Thamrin akan dikhususkan bagi warga miskin.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menawarkan solusi biaya operasional sepenuhnya ditanggung APBD untuk menyelesaikan kisruh pendanaaan Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan (SMANU) Mohammad Husni Thamrin. Syaratnya, sekolah tidak boleh menarik pungutan apapun dan siswanya dikhususkan bagi siswa miskin yang cerdas.

“Kalau memang mau begitu, maka saya akan menjadikan sekolah ini khusus untuk anak miskin dengan IQ tinggi, jadi silakan anak-anak ibu bapak yang mampu pindahkan dari sini. Begitu juga dengan kepala sekolah dan guru-gurunya kita ganti,” kata Basuki, saat bertemu pihak SMA yang terletak di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur itu, hari ini.

Basuki juga menawarkan solusi lainnya dengan menggunakan pendanaan “Kombinasi”,  sebagian pendanaan tetap berasal dari APBD DKI Jakarta dan sisanya tetap diserahkan kepada pihak sekolah dan komite sekolah.

Pada pilihan kedua ini, Basuki menekankan pihak sekolah yang merancang Rencana dan Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) harus diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sekolah juga diminta menghitung dengan rinci dan jelas biaya operasional sekolah yang nantinya akan dibagi nilainya menjadi nilai yang ditanggungkan kepada komite sekolah. Hal tersebut pun juga harus dilaporkan pihak sekolah kepada Pemprov DKI melalui Inspektorat DKI Jakarta.

“Statusnya memang sekolah unggulan negeri, tetapi ini kita “swastakan”. DKI juga akan menanggung untuk biaya anak miskin dan juga kesejahteraan guru, bukan pihak sekolah. Biar kami yang mencari dana untuk ini,” papar Wagub.

Nantinya, anak yang tidak mampu, lanjut Basuki, akan ditanggung menggunakan Kartu Jakarta Pintar yang akan diluncurkan pada awal Desember mendatang. Dengan tujuan agar sekolah ini tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga mampu.

“Saya harus membuat strategi pengeluaran keuangan yang jelas dan tepat sasaran. Kalau ada pihak yang tidak mau mengikuti sistem ini silakan pindah saja ke sekolah lain. Banyak guru-guru di daerah luar DKI yang sangat berharap bisa mengajar di DKI karena gaji di sini paling besar dibanding dengan daerah lain,” tutur dia.

Basuki pun menjanjikan akan menyelesaikan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 212 Tahun 2010 tentang Penetapan SMANU MH Thamrin yang aturan-aturannya belum selesai dalam jangka waktu dua minggu ke depan. Dia juga memberikan waktu kepada sekolah untuk segera memberikan rancangan RKAS yang jelas kepada Pemprov DKI dalam jangka waktu yang sama.

Penulis: