Upacara bendera di SMA Negeri Unggulan Husni Thamrin, Jakarta Timur. (FOTO: www.smanu-mht.sch.id)
Komite Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan (SMANU) Mohammad Husni Thamrin menuntut pihak sekolah memberikan setiap rincian Rencana dan Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahun pelajaran sekolah.

Ketua Komite Sekolah Dedi Windiarso mengatakan, Kepala Sekolah wajib mempublikasikan dan menginformasikan seluruh sumber dana baik yang diterima dari APBD, APBN, dana bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan operasional pendidikan (BOP) serta dana masyarakat.

Dana yang dibiayai dari APBD dan BOP berdasarkan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) untuk tahun pelajaran 2012-2013 per tahun sekitar Rp3,7 miliar, sedangkan dana yang ditarik dari orang tua peserta didik diperkirakan sekitar Rp7,85 miliar.

"Berarti dana yang dipungut dari peserta didik mencapai 213% dari dana yang disediakan pemerintah. Apa artinya? Berarti sekolah ini milik siswa atau milik masyarakat?" kata Dedi di Cipayung, Jakarta Timur.

Saat ini, SMANU Husni Thamrin sedang disidak oleh Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama terkait kinerja dan operasional sekolah asrama bagi murid unggulan.

Dengan kondisi demikian, Dedi melanjutkan, pemungutan cukup tinggi ini menjadikan SMANU MH Thamrin ini hanya dapat terjangkau oleh orang tua yang berpenghasilan tinggi.

Siswa cerdas dan pintar dari golongan ekonomi bawah tidak mampu dan bahkan akan sangat mustahil dapat menikmati pendidikan di sekolah unggulan yang didanai dari APBD DKI Jakarta.

"Pungutan siswa pada tahun 2011 adalah Rp30 juta per tahun, hal ini juga jadi rawan dari penyalahgunaan standar masuk siswa dengan indikator IQ tertentu," tambahnya.

Selain terjadi penarikan dana masyarakat yang tidak transparan, pada awal penerimaan siswa didik, juga tidak dijelaskan peruntukannya dalam SK tertulis. Dan yang mengherankan adalah penarikan dana masyarakat melalui pembayaran kas bukan transfer.

"Pengelolaan dana masyarakat sepenuhnya tanpa adanya laporan pertanggungjawaban (LPJ). LPJ hanya baru diselesaikan pada sekitar bulan lalu untuk dua tahun kebelakang, itu pun karena ada pemeriksaan oleh inspektorat," paparnya.

Sekolah juga menuntut adanya honororium bagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru baik berstatus PNS maupun honorer. Pada kegiatan baik menyangkut kurikulum maupun kegiatan ekstra kurikuler disyaratkan untuk adanya honorarium tambahan yang dicover dalam bentuk panitia kegiatan.

"Ini menjadikan komitmen dan integritas guru PNS diragukan, mengingat kinerja bukan berdasarkan loyalitas sebagai pendidik, namun lebih pada loyalitas karena ketersediaan honorarium yang bersumber dari dana masyarakat," sambung Dedi.

Dedi pun mengaku telah membicarakan hal ini dengan pihak sekolah dan bahkan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan (Kasudin) Jakarta Timur, namun setiap pembicaraan hanya berujung dengan deadlock saja.

Penulis: