Ilustrasi bayi
Angka kematian bayi mencapai 93 orang, sedangkan angka kematian ibu 23 orang.

Di Kabupaten Bekasi Jawa Barat jumlah kematian ibu dan anak hingga Agustus 2012 mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Penurunan junlah angka kematiannya belum signifikan, hanya selisih dua hingga tiga orang saja.

"Memang belum signifikan jumlah penurunannya, hanya sekitar dua dan tiga orang saja dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut berdasarkan data hingga Agustus tahun ini," papar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Muharmansyah Bustari, Sabtu (17/11).

Angka kematian ibu dan bayi pada tahun ini, kata Bustari, jumlah angka kematian bayi lebih mendominasi.

"Berdasarkan data, angka kematian bayi mencapai 93 orang, sedangkan angka kematian ibu 23 orang," ujarnya.

Saat ini Dinkes mengupayakan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Bekasi, seperti peningkatan pelayanan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Pelayanan akan diterapkan di sejumlah rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi.

"Programnya, yang pasti dengan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, mulai dari tingkat Puskesmas. Termasuk juga di RSUD, dan semoga saja di tahun depan tipe dari RSUD sudah meningkat ke tipe B yang lebih baik lagi," ujar Bustari yang juga merupakan dokter spesialis jantung.

Kebutuhan anggaran kegiatan Dinkes tahun 2013 mencapai Rp 70 miliar. Anggaran yang kini masih dalam proses pembahasan itu difokuskan untuk kegiatan pelayanan masyarakat.

"Fokus kami kepada pelayanan masyarakat dengan membuat sarana bangunan yang layak, seperti pembangunan Puskesmas di Kecamatan Muaragembong dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (Poned). Karena kita harapkan semua Puskesmas di tahun depan sudah rapih semua," ujarnya.

Terpisah, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Hasan Bisri mengatakan kebutuhan anggaran Dinkes diketahui mencapai Rp 105 miliar. Dari total kebutuhan tersebut, sekitar Rp70 miliar yang sudah dianggarkan.

"Kalau memang anggaran sebesar itu untuk kepentingan masyarakat, silakan. Yang penting jelas penggunaannya. Kalau dibandingkan anggaran sebelumnya, pasti jumlahnya lebih besar untuk tahun depan," kata Bisri.

Sambung Bisri, dari hasil rapat kerja diketahui pemerintah daerah masih memiliki utang Jamkesda di sejumlah rumah sakit. Jumlah utang diperkirakan hingga akhir tahun 2012 mencapai Rp 22 miliar.

"Kalau ada klaim hutang seharusnya langsung dilunasi jangan kelamaan dibirokrasi, akhirnya utang semakin menumpuk. Kalau sudah begini, maka di tahun depan harus dianggarkan lebih untuk Jamkesda," imbuhnya.

Penulis: