Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama
Untuk memacu kinerja PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta agar semakin meningkat dan optimal dalam melayani masyarakat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjanjikan akan menaikkan gaji PNS DKI secara drastis pada tahun 2014. Kenaikan gaji seluruh PNS DKI ini dijanjikan bisa melebihi gaji karyawan swasta di Jakarta, asalkan ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi.

Demikian dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab disapa Ahok, saat rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Balaikota DKI, Jakarta, Kamis (29/11).

"Salah satu yang menjadi fokus utama kami dalam pembenahan dan penataan birokrasi di Pemprov DKI adalah meningkatkan kesejahteraan PNS DKI. Jika mereka sejahtera, maka mereka dapat bekerja tanpa ada rasa khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau keluarganya," kata Ahok.

Ahok menjelaskan peningkatan kesejahteraan PNS tersebut akan dituangkan dalam rencana peningkatan gaji PNS yang cukup besar, bahkan bisa menyamai gaji karyawan swasta. Dengan gaji yang besar, lanjut dia, PNS DKI akan dapat bekerja lebih profesional dan tidak lagi memiliki keinginan melakukan korupsi karena gaji take home pay-nya sudah sangat tinggi.

Untuk mewujudkan kenaikan gaji PNS itu, kata Ahok, Pemprov DKI akan memacu alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI dalam pos anggaran belanja pegawai.  Tidak hanya itu, lanjut dia, kenaikan gaji PNS di tahun 2014 juga akan tergantung dari realisasi penerimaan PAD DKI.

Ditambahkan Ahok, bila PAD semakin meningkat tinggi, maka ada peluang gaji PNS dapat dinaikkan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dia belum bisa memastikan berapa kisaran kenaikan gaji yang diterima PNS DKI pada tahun 2014 mendatang.

"Kita belum memutuskannya. Ini baru rencana saja. Tunggu PAD dulu dong. Nanti Bu Budhi yang akan rumuskan. Yang penting, kita pingin bikin orang bangga kerja di sini (Pemprov DKI), sama bangganya seperti kerja di Citibank atau perusahaan minyak. Jadi, penentuan naik atau tidaknya, bisa dari insentif atau dari naiknya PAD," papar dia.

Lebih jauh, Wagub menegaskan jika sudah diberikan peningkatan gaji yang tinggi, tetapi PNS tersebut tetap melakukan korupsi dan kinerjanya tidak optimal melayani warga Jakarta, maka Pemprov DKI tidak akan segan-segan memberikan sanksi sesuai peraturan pemerintah tentang disiplin PNS.

"Mereka sudah diberikan peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan gaji yang tinggi. Kalau itu tidak diimbangi dengan kinerja yang prima dan tidak optimal melayani warga, ya, harus diberikan sanksi," imbiuh dia.

Terkait dengan penerimaan PNS baru, Ahok menegaskan akan menerapkan sistem penerimaan seperti yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), yaitu semua proses rekrutmen dilakukan langsung, mulai dari pendaftaran hingga ujian dan hasil ujiannya.

"Untuk itu, kami akan memetakan kebutuhan PNS di DKI berapa. Bukan kebutuhan PNS berdasarkan kotak struktur organisasi, melainkan kebutuhan di setiap SKPD dan UKPD. Itu dua hal yang akan kita lakukan, (yaitu) pemberian kenaikan gaji dan pemetaan kebutuhan PNS," tandas Wagub.

Penulis: