ITB: Macet Jakarta Menguras Waktu dan Penghasilan Warga

Mobil-mobil dalam keadaan macet di Jakarta. (JG Photo/ Safir Makki)

Oleh: | Selasa, 18 Desember 2012 | 13:11 WIB
Waktu produktif yang terbuang karena kemacetan di Jakarta, mencapai 2 jam per orang per hari.

Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) ,Harun Al Rasyid Lubis menyebutkan  warga Jakarta menghabiskan waktu produktif dua jam per hari karena macet.

Hal ini diperparah dengan biaya kemacetan perkotaan Jakarta dan sekitarnya menghabiskan hingga 10 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), termasuk biaya kesehatan masyarakat.

Harun mengatakan, sebanyak minimal 20-30 penghasilan keluarga miskin dihabiskan untuk biaya transportasi, sementara waktu produktif yang terbuang karena kemacetan di Jakarta, kata dia, mencapai 2 jam per orang per hari.
 
Kemacetan juga menimbulkan gangguan kesehatan. Emisi kendaraan bermotor, kata dia, menyebabkan infeksi saluran  pernapasan (ISPA), gangguan reproduksi, kanker paru-paru, serta  perubahan genetik.

"Sehingga dibutuhkan biaya sebesar US$ 100 juta untuk  biaya pengobatan ISPA di Jakarta per tahun," kata dia, Selasa (18/12).
 
 Harun menambahkan, biaya kemacetan di Bandung pada tahun 2012 mencapai  Rp 14 miliar per hari. Sedangkan biaya kemacetan di Jakarta pada tahun  2014 mencapai Rp 186 miliar per hari.
 
Oleh karena itu, kata Harun, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif  atas efektivitas perencanaan dan upaya pengembangan sistem transportasi  selama ini dan segera diambil jalan keluar.

Salah satu solusi, kata dia, adalah segera dibangun monorail di  Jakarta. Selain itu, Harun sepakat agar segera membangun MRT atau subway  sebagai angkutan massal warga kota.   

Ia juga mengusulkan agar  menggantu sebagian besar busway menjadi railbus sehingga kapasitas dalam  mengangkut penumpang jauh lebih besar.

"Utamakan people mobilization bukan car mobilization," kata dia.

Ia juga meminta agar kendaraan umum diperbanyak seperti metromini,  kopaja, dan bis dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa  nyaman untuk menggunakan kendaraan umum.

Sedangkan di bidang pelayanan publik Harun mengusulkan, harus  melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih,  transparan dan profesional. Mempercepat dan memperpendek waktu  pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya sampai enam  hari kerja.

Sumber:
ARTIKEL TERKAIT