Tiang Pancang Monorel Yang Batal Di Bangun
MRT dan Monorel merupakan dua moda transportasi yang dicanangkan DKI Jakarta

Warga Jakarta tampaknya harus bersabar untuk bisa memiliki dan menikmati transportasi massal berbasis rel, baik itu berupa mass rapid transit (MRT) maupun monorel (light rapid transit-LRT).  

Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok), pasangan nomor urut tiga yang memenangkan Pemilukada DKI 2012, telah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2012-2017.  

Dalam menjalankan tugasnya, mereka memberikan pernyataan akan melanjutkan pembangunan monorel yang telah mangkrak sejak tahun 2006. Keinginan kuat Jokowi untuk melanjutkan monorel, mengakibatkan terkatung-katungnya kelanjutan pembangunan MRT yang kini sedang memasuki masa proses tender konstruksi fisik. 

Jokowi pilih kasih, demikian banyak pengamat mengatakan karena lebih menginginkan monorel dibangun lebih dahulu daripada melanjutkan MRT. Terlihat dari setiap pernyataan yang Jokowi berikan kepada awak media, bahwa monorel lebih siap dibangun dibandingkan MRT. 

Timbul pro dan kontra terhadap kebijakan kelanjutan monorel yang mengabaikan MRT. Bahkan, dalam kelanjutan dua mega proyek transportasi terjadi konflik kepentingan yang mengakibatkan proses pembangunannya semakin panjang.  

Bila dalam rencana pembangunan monorel, terjadi perseteruan antar dua konsorsium besar yaitu PT Jakarta Monorail (JM) selaku investor dan pengembang lama yang mengakibatkan mangkraknya pembangunan monorel dan PT Adhi Karya, mantan investor yang dulu bergabung dengan PT JM.  

Kedua konsorsium ini memperebutkan status sebagai investor dan pengembang monorel. Ketika Jokowi meminta kedua konsorsium ini bergabung, PT Adhi Karya menyatakan tegas tidak mau. Karena mungkin, konsorsium gabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini tidak mau menelan pil pahit lagi saat bekerja sama dengan PT JM. 

Sedangkan MRT saat ini terhenti karena belum ada kalimat “Ya, lanjutkan” dari Jokowi secara resmi. Sebab saat ini, Jokowi sedang berjibaku dengan Pemerintah Pusat untuk menurunkan beban sharing pengembalian pinjaman kepada pihak pemberi pinjaman, Japan International Corporation Agency (JICA).  

Sharing pengembalian pinjaman 58 persen untuk Pemprov DKI dan 42 persen untuk Pemerintah Pusat dirasakan sangat berat. Kemudian Jokowi meminta penurunan beban sharing menjadi 30 persen untuk Pemprov DKI dan 70 persen untuk Pemerintah Pusat. 

Namun karena belum ada sinyal lampu hijau dari pemerintah pusat terhadap permintaannya itu, akhirnya Jokowi menurunkan sharing pengembalian pinjaman dengan prosentasi 60 persen pemerintah pusat dan 40 persen Pemprov DKI.

Monorel dan MRT

Pengamat transportasi sekaligus Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mendukung jalur yang ditawarkan Adhi Karya yaitu Cibubur-Cawang yang lebih dibutuhkan masyarakat. Tidak hanya itu, keberadaan jalur tersebut tidak akan mematikan busway yang sudah ada, serta dapat meningkatkan penggunaan angkutan umum lainnya.

Tidak hanya itu, jalur green line hanya merupakan jalur wisata atau makan siang saja.  Artinya, jalur green line tidak dapat menyelesaikan permasalahan kemacetan yang masih melanda Jakarta. “Jalur itu hanya akan dipakai saat weekend untuk wisata keliling kota Jakarta atau hanya penuh saat makan siang saja, selebihnya sepi penumpang,” ucap Darmaningtyas.
 
Sedangkan, Sekretaris Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Aully Grashinta mengatakan bila melihat dari kebutuhan dan kelayakan jalur yang kedua konsorsium tawarkan, Aully lebih memilih jalur Cibubur-Cawang. Jalur yang ditawarkan PT Adhi Karya lebih dibutuhkan bagi warga Jakarta dan commuter (penduduk luar yang bekerja di Jakarta). Karena di Cawang, sudah ada busway, kereta api listrik (kRL) dan angkutan umum lainnya. 

Selain itu, dalam penerapan kelanjutan pembangunan, Aully masih meragukan kemampuan PT JM. Hal itu dilihat dari pengalaman masa lalu, konsorsium ini gagal mencari investor yang mengakibatkan pembangunan monorel mangkrak selama lima tahun.  

Sementara bagi pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Yayat Supriyatna, Pemprov DKI wajib membangun MRT di Jakarta. "Pembangunan MRT di Jakarta tidak boleh ditunda-tunda lagi. Tidak boleh diakal-akalin untuk ditunda. Pokoknya wajib dibangun dengan segera," kata Yayat. 

Menurut pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio, bila Kota Jakarta mau menjadi Ibu Kota yang beradab seperti negara lain, maka MRT sebagai transportasi massal adalah keharusan. "Kalau tidak ada MRT, maka akan jauh tertinggal. Buktinya, Indonesia pernah ikut tender menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002. Kita kalah karena tidak ada MRT sebagai transportasi massalnya," kata Agus. 

Sejarah Monorel dan MRT

Monorel yang akan dilanjutkan oleh mantan Gubernur Fauzi Bowo sebagai busway layang ini dipenuhi dengan tarik ulur perencanaan pembangunan yang diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar Rp5,4 triliun.

Tarik ulur  terhadap proyek ini terjadi sejak 2004 silam, saat mantan Gubernur DKI Sutiyoso ingin membangun jaringan moda transportasi massal di ibukota. Monorel merupakan bagian moda angkutan yang bakal dikembangkan selain busway dan subway atau kereta bawah tanah.
 
Dengan dua jalurnya yaitu jalur Hijau (green line) yang merupakan jalur berputar sepanjang 14,275 km dengan 16 stasiun mulai dari Komdak-Kusuma Candra-BEJ-Stadiun Utama-Plaza Senayan-TVRI-Taman Ria Senayan-Gedung MPR/DPR-Pejompongan-Karet-Sudirman-Setiabudi Utara-Kuningan Sentral-Taman-Rasuna-Casablanca-Grand Melia-Satria Mandala. Awalnya, Green line ditargetkan selesai pada tahun 2007. 

Jalur lainnya adalah Jalur Biru (blue line) yang merupakan jalur memanjang sepanjang 9,725 km dengan 11 stasiun mulai dari Kampung Melayu-Tebet-Dr Sahardjo-Menteng Dalam-Casablanca-Ambassador-Dharmala Sakti-Menara Batavia-Karet-Kebon Kacang-Tanah Abang-Cideng-Roxy yang seharusnya selesai dibangun akhir 2008. 

Pada tanggal 29 Agustus 2003, PT Indonesia Transit Central (ITC), konsorsium yang terdiri dari PT Adhi Karya, PT Global Profex Sinergy dan PT Raidant Utama memprakarsai pembangunan monorel. Dalam pelaksanaannya PT ITC menggandeng MTrans Holding dari Malaysia. Konstruksi pun mulai dikerjakan dengan membuat tiang-tiang pancang pada 2004. Namun hal itu hanya berjalan beberapa minggu. 

Kemudian, pada 31 Juni 2004 proyek ini dialihkan ke konsorsium PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapura. Dan tiang pertamapun diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 14 Juni 2004. Selang setahun kemudian, memasuki tahun 2005, Omnico gagal memenuhi tenggat setoran modal, PT ITCpun mengambil alih 45 persen saham Omnico.  

Meski berbagai persoalan menghadang, Gubernur Sutiyoso tetap bersikeras melanjutkan pembangunan monorel. Hal terbukti pada 15 Februari 2006, Sutiyoso memastikan pembangunan monorel dilanjutkan. Setelah ada bantuan dana dari Dubai Islamic Bank, Uni Emirat Arab, sebesar lebih dari Rp4,6 triliun.

Berdasarkan hal ini Sutiyoso meresmikan pembangunan jalan monorel pada 17 Februari 2006. Beberepa bulan setelah peresmian, tepatnya 5 Juni 2006, dia meminta pemerintah turut menjamin proyek monorel. Kebijakan ini diperlukan sebagai syarat pencairan bantuan dana dari Dubai Islamic Bank. Namun sayangnya permintaan tersebut ditolak oleh menteri keuangan saat itu, Sri Mulyani Inderawati. Penolakan tersebut sekaligus memastikan bahwa pembangunan monorel ditunda. 

Masalah terhadap proyek ini tidak berhenti sampai disitu. Niatan Pemprov DKI Jakarta untuk melanjutkan proyek tersebut sempat kembali naik ke permukaan beberapa tahun kemudian yakni 2010. Waktu itu, Fauzi Bowo telah menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012. Rencana itu telah tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI periode 2007-2012. 

Sayangnya untuk merealisasikan hal ini, tidaklah mudah. Sebagai kompensasi penggantian nilai investasi yang telah dikeluarkan, PT JM meminta Pemprov DKI Jakarta membayar ganti rugi sebesar Rp600 miliar.  Pemprov pun meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan hasil audit BPKP, Pemprov DKI hanya cukup membayar maksimal sebesar Rp204 miliar sebagai dana kompensasi inevstasi PT JM. 

PT JM diberikan kebebasan untuk menentukan langkah. Meneruskan pembangunan atau menyerahkan kepada Pemprov DKI. Karena tak kunjung ada kata kesepakatan,  pada 20 September 2011, Fauzi Bowo memutuskan menghentikan proyek pembangunan monorel dan mengganti nilai investasi milik PT JM. Rencananya saat itu pemprov akan memanfaatkan tiang pancang yang telah terbangun untuk digunakan moda angkutan busway layang. 

Dengan alasan, busway layang lebih efektif dan efisien. Ini didasari dari
perhitungan biaya. Jika untuk monorail membutuhkan biaya pembangunan sebesar Rp3,9 triliun, sedangkan busway layang hanya Rp1,6 triliun.

Sementara daya angkut monorail lebih sedikit yakni hanya 18 ribu penumpang perjam sedangkan busway layang 20 ribu penumpang perjam. Dengan kapasitas daya angkut yang kurang maksimal, biaya subsidi bagi monorail cukup tinggi. Dengan perbandingan monorail sebesar Rp7.500 perpenumpang, sedangkan busway layang hanya Rp2.100. 

MRT juga memiliki sejarah yang tak kalah panjangnya dari monorel. Rencana pembangunan MRT dimulai dari tahun 1986 dengan melakukan berbagai kajian tentang system angkutan umum missal di Jakarta berbasis rel. Kajian ini berlangsung hingga tahun 1995 yang menghasilkan keputusan untuk membangun transportasi massal berbasis rel yaitu Jakarta Mass Rapid Transit (J-MRT). 

Kemudian pada tahun 1995, dilakukan MoU antara Gubernur DkI dengan konsorsium Indonesia-Jepang Eropa untuk kajian basic design pembangunan kereta api bawah tanah koridor Blok M-Kota. Tahun 1999, revisi basic design dan tahun 2000 dilakkan study master plan transportasi Jabodetabek tahap pertama yang didanai Jepang. 

Dilanjutkan study masterplan transportasi Jabodetabek tahap kedua pada tahun 2002. Sehingga dikeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 84 tahun 2004 tentang Pola Transportasi Makro, dilanjutkan pada 2 Maret 2004 dilakukan MoU antara Departemen Perhubungan dan Pemprov DKI tentang pengembangan MRT dengan prioritas koridor Lebakbulus-Kota. 

Juli 2004, Departemen Perhubungan mengeluarkan studi implementation program for Jakarta MRT system (Lebakbulus-Dukuhatas). Studi ini menjadi revised implemtantaton program pada Maret 2005. Kemudian, Desember 2005 diperoleh beberapa kesepakatan antara Japan Bank International Cooperation (JBIC) dengan Pemerintah RI. Sejak Agustus 2005, sub komite MRT telah dibentuk dibawah Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) untuk mengimplementasikan proses yang diperlukan dalam mendirikan perusahaan operator MRT. 

Pada 18 Oktober 2006, ditandatangani memorandum of engineering antara Pemerintah Indonesia dengan JBIC. Disusul dengan penandatanganan Loan Agreement Tahap I (L/A 1) dengan pinjaman sebesar 1,689 miliar yen untuk pembiayaan engineering services. 

Dari proses panjang tersebut, akhirnya pada 17 Juni 2008 terbentuklah PT Mass Rapid Transit Jakarta (MRT Jakarta). Setela disetujui DPRD DKI melalui Perda no. 3 tahun 2008 mengenai Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan Perda No. 4 tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah di PT MRT Jakarta. 

Lalu 28 November 2008 dilakukan penandatanganan minutes of discussion (MOD) sebagai dasar penandatanganan perjanjian pinjaman untuk tahap konstruksi MRT. 5 Desember 2008 ditandatangani aide memoir antara JICA (anak perusahaan JBIC) dengan Pemprov DKI untuk pelaksanaan prepatory study of extention Dukuhatas-Kota-Kampung Bandan. 

Di tahun 2009, tepatnya tanggal 25 Maret dilakukan penandatangan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) 1 antara pemerintah Indonesia dengan Pemprov DKI. Perjanjian ini menerushibahkan sebagian porsi LA1 kepada Pemprov DKI untuk pengadaan konsultan pendampingan tender dan konsultan manajemen.  

Lalu tanggal 31 Maret 2009 ditandatangani Loan Agreement tahap 2 untuk pinjaman tahap konstruksi senilai 48,15 miliar Yen. 24 Juli 2009 kembali ditandatangani NPPH 2 yang menerushibahkan seluruh porsi LA2 kepada Pemprov DKI untuk konstruksi MRT. Dan 23 November 2009 basic design engineering mulai dilaksanakan di Kementerian Perhubungan dan diserahkan pada PT MRT Jakarta pada 14 Juni 2011. 

Lalu PT MRT Jakata melakukan prakualifikasi tender pekerjaan sipil sejak April 2011, dan telah meloloskan  10 konsorsium. ke-10 konsorsium tersebut terdiri dari lima konsorsium lolos seleksi prakualifikasi konstruksi segmen bawah tanah, yakni Kajima-Waskita Joint Operation (JO), Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi-Wijaya Karya JO, SMCC-HK JO, Taisei-PP JO dan Tokyo-Adhi JO. 

Sedangkan, lima konsorsium lainnya yang lolos seleksi prakualifikasi konstruksi segmen permukaan tanah proyek MRT di antaranya Hazama-Murinda Iron Steel JO, SMCC-NK J), Sunitomo-Adhi JO, Tekken-Hutama-Marubeni JO dan Tokyo-Wika JO. 

Tender konstruksi fisik tersebut sudah dilaksanakan pada akhir tahun 2011, dan seharusnya pada September 2012 sudah diumumkan pemenangnya. Namun, hingga saat ini, justru pelaksanaan tender dan pembangunan MRT terhenti sejenak karena pergantian kepala daerah di Provinsi DKI Jakarta. 

Jika menilik dari sejarah panjang monorel dan MRT, tentu dengan mudah dapat dipastikan moda transportasi massal yang paling cepat direalisasikan adalah pembangunan MRT. Karena dana sudah ada, dan kesiapan pembangunan sudah mencapai proses tender fisik. Sedangkan Monorel, belum jelas dana dari investornya, karena saat ini dua konsorsium investor besar masih saling berebut menjadi pihak pelaksana pembangunan monorel. 

Tetapi apa pun yang dikatakan banyak pihak, keputusan ada di tangan Joko Widodo. Disinilah kepiawaian seorang Jokowi dibutuhkan apakah monorel atau MRT yang akan diberikan bagi warga Jakarta. Warga Jakarta mengharapkan sosok orang nomor 1 ini mampu memutuskan dengan tepat, tanpa ada intimidasi dari partai politik pendukungnya atau gengsi kepemimpinan karena harus melanjutkan program pembangunan yang diprakarsai rivalnya saat Pemilukada 2012. 


Penulis: /FEB