Trotoar di Jalan Raya Bogor, Kramatjati, Jakarta Timur, sudah lama dimanfaatkan untuk lokasi pedagang kaki lima, baik yang menggunakan gerobak dorong dan tenda darurat. Kedaan ini membuat trotoar tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Ada baiknya pedagang kaki lima tidak ditempatkan di lokasi yang sudah padat untuk menghindari kemacetan.

Untuk menjaga estetika kota dan mengurangi kemacetan, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)  dinilai harus bersinergi dengan penempatan yang tepat, sekaligus juga perilaku pembeli yang sesuai dengan baik.

Demikian antara lain pandangan dari pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, terkait rencana Pemprov DKI Jakarta dalam penataan PKL.

"Pertama begini. Ada baiknya PKL tidak ditempatkan di lokasi yang sudah padat, ada sumber kemacetan, apalagi yang di sentra ekonomi primer, seperti contohnya adalah di Tanah Abang," kata Yayat, saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (13/01).

Ia mengatakan, meskipun hal tersebut kerap terjadi di Jakarta, dan mengibaratkannya hal tersebut dengan "di mana gulanya banyak di situ ada semutnya", tapi tetap saja harus dihentikan.

"Sekarang, bagaimana dirumahkan. Tapi tidak hanya harus berhenti di sana, karena pembeli juga harus ditata. Pembeli harus datang ke pasar, tidak boleh datang di sembarang tempat. Ada Perda-nya juga kok," ujar Yayat.

Selama ini, menurutnya, PKL terhambat untuk berjualan di pasar, karena sudah harus membayar harga sewa mahal, ditambah dengan pembeli yang datang ke pasar sedikit. Namun hal itu juga disebabkan salah satunya, karena faktor pengelolaan pasar yang belum maksimal.

"Pasar harus dikelola, dengan juga menempatkan pasar-pasar di dekat taman, sungai. Pujasera (pusat jajan serba ada) harus dihidupkan kembali. Dengan pengelolaan seperti itu, ada tujuan untuk menghargai baik penjual maupun pembeli," sambung Yayat.

"Pedagang itu juga harus diajarkan untuk bisa bersih. Pengelola jangan hanya mau memungut uang saja, tidak mau berkordinasi dengan pedagang," tegasnya.

"Kalau pasar kotor dan becek, siapa yang mau datang? Pengelola pasar juga harus berubah. Jangan juga pasar lebih banyak preman daripada pengelolanya," imbuh Yayat.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, bersama dengan program CSR (Corporate Social Responsibility) PT Bank DKI, Minggu (13/01), memberikan 28 gerobak gratis kepada PKL di kawasan Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat.

Hal itu dilakukan sebagai awal dari target pengelolaan 23 lokasi PKL lainnya yang akan ditata pada tahun 2013 ini.

Merespon hal itu, Cyntia, salah satu warga yang sering melintasi kawasan Masjid Sunda Kelapa, mengaku senang dengan adanya penataan PKL ini. Menurutnya, selain lebih rapi dan mengurangi beban bahu jalan, para PKL ini juga jadi lebih tertata, sehingga ia lebih nyaman untuk makan di pinggir jalan.

"Kalau rapi seperti ini kan, kitanya juga nyaman. Terlihat lebih bersih, jadi menambah nafsu makan juga," kata Cyntia, yang ditemui saat sedang menyantap soto mie di depan Masjid Sunda Kelapa.

Ia pun berharap, penataan PKL ini dapat dilakukan dibanyak tempat, sehingga Jakarta akan lebih nyaman bagi semua pihak.

"Seperti yang di Pasar Minggu, (itu) juga harus ditata, karena banyak memakan bahu jalan, dan sering jadi lokasi kemacetan juga," tegasnya.

 


Penulis: