Ilustrasi TKI

Tokyo - Sampai saat ini tercatat sebanyak 1.800 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Jepang. Mereka ini tersebar di sejumlah perusahaan di negeri Sakura itu.

“Kita sedang berusaha mendekati mereka agar segera kembali ke Tanah Air untuk segera mengurus masuk ke Jepang secara legal. Sebab, kalau tidak tentu merugikan dia sendiri dan pemerintah Indonesia terutama KBRI di Jepang,” demikian dikatakan Minister Counselor Kedutaan Besar Indonesia untuk Jepang, Idhi Maryono, di Tokyo, Jepang, Rabu (30/10).

Ia mengatakan itu dalam forum diskusi dengan tim dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) yang dipimpin Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos), Kemnakertrans, Iskandar Maula. Turut serta dalam pertemuan itu adalah President Labor and Social Security Attorney atau dalam bahasa Jepangnya Shakai Hoken Roumushi (Sharoushi-Lembaga Konsultan Ketenagakerjaan Jepang ), Kenzo Onishi, Representative Director Labor and Social Security Attorney, Yoshihiko Ono.

Iskandar Maula bersama sejumlah staf dari Ditjen PHI dan Jamsos, Kemnakertrans berada di Jepang sejak Senin (28/10) sampai Jumat (1/11), untuk melakukan studi banding soal masalah ketenagakerjaan termasuk sistem kerja outsourcing di Kementerian Perburuhan, Kesehatan dan Jaminan Sosial Jepang dan Sharoushi.

Menurut Idhi, banyak TKI yang ilegal itu meminta pihak KBRI di Tokyo agar supaya KBRI meminta pemerintah Jepang agar memutihkan atau melegalkan mereka, namun hal itu tidak mungkin karena hukum di Jepang sangat tegas. “Yang salah tetap salah, dan dihukum. Dipenjara dan dikirim ke Indonesia selanjutnya. Banyak TKI kita diperlakukan seperti ini, tapi toh nggak tahu dan nggak kapok juga. Ada yang sudah dipenjara dan diusir dari Jepang eh malah datang lagi ke Jepang,” kata Iskandar.

Banyaknya TKI ilegal di Jepang ini disebabkan, pertama, banyak perusahaan di Jepang mencari tenaga kerja, terutama tenaga kerja Indonesia. “Karena tenaga kerja Indonesia katanya ulet, rajin dan bertanggungjawab. Sehingga ilegal pun sejumlah perusahaan di Jepang menerimanya,” kata dia. Kedua, proses untuk bekerja di Jepang memang rumit, sehingga banyak orang Indonesia ambil jalan pintas, melalui ilegal saja.

Tenaga kerja Indonesia yang ilegal di Jepang sebagian besar adalah mantan pemagang di Jepang yang sudah tahu mengenai kebaikan dan kemudahan di Jepang. “Mereka ini umumnya setelah masa magang selesai kembali ke Indonesia, terus masuk Jepang secara ilegal. Kami juga kurang tahu bagaimana mereka bisa masuk secara ilegal ke Jepang ini,” kata Idhi.

Yang lain, kata Idhi, TKI ilegal ini masuk ke Jepang melalui visa wisata, namun tidak kembali ke Indonesia malah bekerja di perusahaan Jepang.

Yang menjadi permasalahan, kata Idhi, adalah TKI ilegal ini tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, bekerja dengan perasaan takut karena takut ketahuan ilegal, tidak bebas bepergian, serta tidak dapat perlindungan sosial seperti asuransi kecelakaan kerja dan sebagainya. Para TKI ilegal ini, kata dia, umumnya bekerja di bidang konstruksi dan otomotif. “Ya mereka tentu sangat tergiur karena di Jepang upahnya dihitung per jam dimana per jam minimal 740 Yen Jepang dimana dalam sehari delapan jam kerja. Selain itu, situasi kerja juga bagus,” kata Idhi.

Sedangkan TKI legal di Jepang, kata Idhi, adalah pekerja profesional dan dipuji oleh pihak perusahaan Jepang. “Banyak tenaga kerja legal kita sangat profesional. Umumnya lulusan dari ITB, UI, UGM, Airlangga, bagus-bagus di sini. Kita selalu mendapat pujian karena para pekerja ini,” kata dia. TKI legal lainnya yang mendapat pujian, kata dia, adalah yang bekerja bidang keperawatan (nurse), perawat orang tua atau jompo (care giver). Semua TKI di Jepang adalah TKI formal. Tidak ada TKI pekerja rumah tangga seperti yang dikirim ke Malaysia dan negara-negara Timur Tengah.

Sedangkan Kenzo Onishi, dalam pertemuan itu mengatakan, perusahaan-perusahaan di Jepang memang banyak membutuhkan pekerja yang profesional. Orang Indonesia direkrut atau diburu perusahaan-perusahaan Jepang tentu karena mereka mempunyai kompetensi. Namun, ia juga berharap agar masuk ke Jepang secara legal. “Jepang adalah saudara Indonesia. Masusklah ke Jepang dengan dokumen resmi,” kata dia.

Kenzo berjanji, ia dan jajaran Sharoushi akan membantu orang Indonesia yang ingin bekerja di Jepang yang terpenting masuk Jepang secara legal. Selain itu, Sharoushi siap membantu pihak KBRI di Tokyo bila mengalami kendala dalam menyelesaikan masalah TKI ilegal di Jepang. “Kita siap membantu. Indonesia adalah saudara Jepang,” kata Kenzo.

Sebagaimana diberitakan, Sharoushi didirikan tahun 1968 oleh pemerintah Jepang melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Jepang (Ministry of Labor and Ministry of Health and Welfare). Lembaga ini didirikan, kata dia, karena waktu itu terjadi unjukrasa buruh secara besar-besaran di Jepang.

Untuk menyelesaikan itu semua, kata dia, pemerintah dan pengusaha Jepang serta perwakilan pekerja di Jepang duduk satu meja untuk mendirikan sebuah lembaga konsultan yang berdiri di tengah-tengah antara pengusaha, pekerja dan pemerintah ketika terjadi masalah ketenagakerjaan antara pekerja dan pengusaha.

Dalam perkembangannya, kata Kenzo, keberadaan Sharoushi sangat membantu dan tidak mengalami kendala yang memadai. “Di Jepang jarang terjadi demo buruh atau pekerja, atau masalah ketenagakerjaan yang serius karena bisa diselesaikan melalui lembaga ini,” kata Kenzo.

Sampai saat ini, Sharoushi terdiri dari 38.000 orang anggota yang terdiri dari para pakar dari berlatar belakang ilmu seperti seperti hukum (lawyer), ekonomi, sosiologi, kesejahteraan sosial dan sebagainya. “Jadi lembaga kami melakukan pengawasan untuk enam (6) juta perusahaan di seluruh Jepang,” kata dia, seraya menambahkan, misi utama Sharoushi adalah memajukan ekonomi Jepang. Sharoushi berkantor pusat di Tokyo, dan mempunyai kantor cabang di semua daerah Provinsi di Jepang.

 

-

Penulis: E-8/YUD

Sumber:Suara Pembaruan