Ini Alasan Kenapa Indonesia Tak Boleh Tunduk pada Standardisasi WTO atas Subsidi Pangan

Dua delegasi berbincang sebelum menghadiri pertemuan G33 di Nusa Dua, Bali, Senin (2/12). (ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa)

Oleh: Markus Junianto Sihaloho / JAS | Kamis, 5 Desember 2013 | 15:27 WIB

Jakarta-Pemerintah RI seharusnya memperjuangkan agar ada keleluasaan bagi setiap negara untuk memberikan subsidi pangan bagi petaninya sesuai dengan kebutuhan riil negara itu.

Pasalnya, apabila memperjuangkan standardisasi angka subsidi pangan di angka tertentu, sama saja dengan memenuhi permintaan pengusaha dan negara asing kaya yang terus mencari pasar ekspor mereka.

Menurut Gunawan, Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Indonesia diketahui mengupayakan peningkatan subsidi pertanian dari 10 persen menjadi 15 persen bagi negara berkembang dan miskin. Hal itu dilaksanakan dalam Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ke-9 di Bali, 3-6 Desember 2013.

Masalahnya, kata Gunawan, sikap Indonesia yang digawangi Menteri Perdagangan Gita Wiryawan itu, belum benar-benar memperjuangkan kepentingan nasional.

"Sebab subsidi pertanian seharusnya merupakan kepentingan nasional, sehingga besarannya disesuaikan dengan kebutuhan di tiap negara bukan dilahirkan dari negosiasi internasional," kata Gunawan di Jakarta, Kamis (5/12).

"Pangan merupakan salah satu instrumen kekuatan nasional, maka kebijakan pangan nasional haruslah independen, tidak boleh di bawah tekanan negara-negara maju."

Standardisasi subsidi pangan, apalagi angkanya sangat rendah, akan semakin menguntungkan kepentingan asing yang jelas memiliki modal dana dan teknologi lebih maju. Apalagi kemudian itu diikuti kebijakan kran impor pertanian dan pangan selebar-lebarnya, yang didorong negara-negara maju, yang akan menghancurkan petani miskin seperti di Indonesia.

"Ujungnya ini akan memunculkan monopoli pangan dan benih oleh perusahaan transnasional yang bergerak di bidang pertanian dan pangan," kata Gunawan.

"Dan kini ketika progam pembaruan agraria tidak berjalan maka perusahaan-perusahaan tersebut juga akan melakukan penguasaan tanah skala luas."

Dia menjelaskan bahwa laporan dari Dewan HAM PBB tahun 2012 telah menunjukan bahwa krisis pangan dewasa ini justru menimbulkan diskriminasi terhadap petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan.

Sementara di sisi lain, amanat UUD 1945 adalah jelas bahwa APBN dan Kekayaan Alam harus dipertanggungjawabkan dan bisa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Hasil sidang PBB, mandat UUD 45, harusnya menjadi mandat pemerintah Indonesia untuk menyatakan bahwa WTO harus keluar dari pertanian, bahkan WTO harus berakhir di Bali, untuk kemudian membangun tata dunia baru," tegasnya.


Sumber:
ARTIKEL TERKAIT