Ilustrasi penjara

Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat mendukung usulan pemerintah untuk memperberat hukuman bagi pelaku zinah dan pasal baru mengenai pasangan tidak menikah yang tinggal bersama.

“Kalau menurut saya, perzinaan itu problem awal dari banyak masalah sosial,” kata Khatibul Umam Wiranu, anggota DPR komisi III yang mengawasi masalah hukum, pada Beritasatu.com, Kamis (7/3).

Nah, hukumannya tentu harus memberikan efek jera. Kalau sembilan bulan itu tidak akan membuat jera. Saya setuju ditambah, cuma memang kalau lima tahun kebanyakan," terangnya.

Pemerintah telah menyerahkan draf revisi UU KUHP pada hari Rabu (6/3) ke DPR. Draf tersebut menurut Khatibul akan dibahas pada masa sidang ini karena sudah menjadi bagian dari Prolegnas 2013.

Pada KUHP yang berlaku saat ini, pasal 284 menyatakan bahwa hukuman untuk suami atau istri yang berzina adalah sembilan bulan.

Larangan untuk tinggal bersama bagi pasangan bukan suami istri tidak diatur dalam KUHP. Khatibul mendukung diberlakukan hukuman bagi pasangan kumpul kebo ini.

“Ini memang harus ada sangsi karena semua agama melarang kumpul kebo,” kata Khatibul.

“Karena itu memang harus ada hukum positif. Soal lama hukumannya bisa didiskusikan, yang penting diatur," bebernya.

Penulis: Camelia Pasandaran