Mantan Walikota Cilegon yang juga terpidana kasus korupsi pembangunan pelabuhan Kubangsari Aat Syafaat (duduk) berbicara dengan para penasihat hukum usai mendengar putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Banten, di Serang.

Serang - Terdakwa mantan Wali Kota Cilegon Aat Syafaat yang tersangkut kasus korupsi pembangunan Dermaga Pelabuhan Kubangsari, senilai Rp49,1 miliar divonis ringan hanya tiga tahun enam bulan penjara.

Padahal Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK menuntut terdakwa enam tahun penjara.

Vonis dari majelis hakim yang diketuai oleh Poltak Sitorus di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Serang, Kamis (7/3), terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp400 juta subsider tiga bulan penjara dan uang pengganti Rp7,5 miliar.

“Jika tidak mampu mengganti uang itu dalam waktu sebulan maka harta benda disita. Apabila barang yang disita tak mencukupi untuk menutupi uang pengganti maka diganti dengan hukuman selama dua tahun penjara,” tegas Poltak.

Terkait vonis majelis hakim untuk ganti rugi, denda dan hukuman subsider ini, juga jauh lebih ringan dari tuntutan JPU KPK. JPU KPK dalam tuntutannya, menuntut terdakwa untuk membayar denda sebanyak Rp400 juta, subsider lima bulan kurungan.

Namun dalam vonis hakim hanya subsider tiga bulan kurungan.

Selain itu, untuk ganti rugi atau uang pengganti sebesar Rp 7,5 miliar antara tuntutan JPU KPK dikabulkan oleh majelis hakim dalam vonisnya.

Namun, untuk subsider jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti atau aset yang disita tidak mencukupi, dalam tuntutan JPU KPK, terdakwa dituntut untuk menjalani hukuman penjara selama tiga tahun.

Namun, majelis hakim hanya memvonis terdakwa dua tahun sebagai hukuman pengganti jika tidak mampu membayar uang pengganti.

JPU dari KPK Supardi mengatakan, vonis hukum penjara yang ditetapkan majelis hakim memang lebih ringan. Namun, menurut Supardi, ada kesamaan pendapat antara JPU KPK dengan majelis hakim soal ganti rugi yakni Rp7,5 miliar.

“Kami akan langsung memberikan laporan terkait vonis ini ke pimpinan KPK, untuk meminta petunjuk apakah akan melakukan banding atau tidak. Sementara untuk pasal yang diterapkan juga sama yakni Pasal 2 UU Tipikor,” jelas Supardi seusai sidang.

Penulis: 149/YUD