Kelima pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2013-2018 (kiri-kanan), Gus Irawan-Soekirman, Effendi Simbolon-Djumiran Abdi, Chairuman Harahap-Fadly Nurzal, Amri Tambunan-RE Nainggolan dan Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi, mengikuti Deklarasi Pilkada Damai di Lapangan Merdeka Medan, Sumut.

Medan - Pihak kepolisian diminta tidak lalai dalam mengawal proses penghitungan suara, hasil dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diikuti oleh lima pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sumatera Utara (Sumut), pada 7 Maret 2013 kemarin. Soalnya, hasil survei dari pihak yang mengaku dari lembaga independen, dan bertolak belakang dengan hasil penghitungan dari PDI Perjuangan (PDIP), dikhawatirkan bisa membuat daerah ini tidak kondusif, apalagi menyusul adanya teror bom di gedung penyelenggara pemilu.

"Lebih baik polisi mengawal penuh hasil penghitungan suara dari proses demokrasi masyarakat di daerah ini. Hasil survei dari lembaga independen yang berbeda dengan penghitungan PDI Perjuangan, bisa menimbulkan dampak besar di masyarakat. Ini gejala yang harus diantisipasi oleh aparat, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Masyarakat pun diharapkan dapat menahan diri, tidak terjebak persoalan klaim soal penghitungan itu," ujar Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI), Gandi Parapat, kepada media ini di Medan, Senin (11/3).

Gandi mengatakan, hasil penghitungan dari lembaga survei atas kemenangan Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi (Ganteng) itu, tidak bisa dijadikan acuan oleh penyelenggara pilkada. Jika hasil penghitungan suara oleh KPU justru menyatakan pasangan Ganteng bukan sebagai pemenang pilkada, patut diduga jika lembaga survei bekerja karena pesanan. Mereka yang terlibat dalam membentuk opini di masyarakat ini pun bisa diproses sesuai prosedur hukum.

"Sebaiknya masyarakat jangan dulu mempercayai hasil penghitungan suara dari lembaga survei, apalagi setelah PDI Perjuangan pun juga mengklaim calon yang diusung, Effendi MS Simbolon-Jumiran Abdi, sebagai pemenang pilkada. Lebih baik masyarakat menunggu hasil pengumuman dari KPU Sumut. Kami meyakini, penyelenggara pilkada ini tetap netral dan tidak terjebak dalam persoalan dukung-mendukung maupun memenangkan salah satu dari lima pasangan calon. Masyarakat pun harus berperan dalam mengawasi penghitungan suara itu," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPU Sumut, Irham Buana Nasution mengatakan, dua hari pasca-pilkada, dirinya mendapatkan ancaman lewat pesan singkat yang masuk ke telepon selulernya. Ancaman itu datang dari kelompok yang mengatasnamakan Pasukan Bersenjata Mujahidin (PBM). Kelompok ini pun menyatakan organisasi ini di bawah naungan Jaringan Al Qaida. Mereka mengutuk proses pelaksanaan Pilgub di Sumut. Sebab menurut mereka, siapa pun pemenang pilkada bukan mementingkan rakyat, melainkan partai, selain memperkaya diri.

"Bukan hanya mengancam untuk meletakkan bom di kantor KPU Sumut, tapi mereka juga mengancam untuk meledakkan Hotel JW Marriott dan Gedung Konsulat Jenderal Amerika Serikat (AS) di Medan. Pesan singkat itu saya terima sebanyak dua kali. Ancaman ini akan mereka lakukan dalam waktu dekat ini. Kasus ini sudah saya laporkan ke aparat kepolisian. Ini pun harus diwaspadai oleh semua pihak, meski itu masih dalam sebatas ancaman teror. Masyarakat pun diharapkan tidak terpecah-pecah dalam kelompok, dan sabar menunggu hasil penghitungan akhir suara pilkada kemarin," jelasnya.

Sementara, Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, mengimbau agar masyarakat tidak terpancing atas pihak tidak bertanggungjawab yang menebar provokasi di daerah ini. Masyarakat pun diharapkan dapat menahan diri dan tidak terjebak dalam kelompok tertentu, pasca-pilkada kemarin. Sebab, kepentingan untuk menjaga situasi daerah agar tetap kondusif harus diutamakan demi kenyamanan. Polisi meyakini, masyarakat menyadari hal itu.

"Penghitungan suara oleh penyelenggara pemilu masih sedang berjalan. Sebaiknya masyarakat bersabar dalam menunggu hasil penghitungan tersebut. Selama belum ada pengumuman dari penyelenggara itu, sebaiknya masyarakat tidak terjebak dalam provokasi," kata Nainggolan, sambil menambahkan bahwa sampai saat ini polisi pun masih melakukan pengamanan untuk mengawal hasil proses demokrasi di daerah ini. Bahkan, polisi menurutnya sedang menelusuri pihak yang tidak bertanggungjawab, sebagai pelaku penebar teror di Gedung KPU Sumut, Hotel JW Marriott dan Konsulat AS di Medan.

Kepala Badan Hukum dan Advokasi DPP PDIP, Arteria Dahlan menyatakan, pasangan Effendi-Jumiran (EsJa) memperoleh suara terbanyak dalam pilkada kemarin. Pasanga EsJa menurutnya meraih perolehan suara sebanyak 32 persen. Sementara itu, pasangan Ganteng sebagai incumbent, memperoleh suara 29,7 persen. Angka ini diperoleh PDI Perjuangan berdasarkan rekapitulasi penghitungan dari setiap tempat pemungutan suara (TPS) di Sumut. Pasangan Ganteng justru tercatat tidak memperoleh suara sampai 30 persen.

Didampingi Wakil Sekretaris Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Arteria menegaskan, pasangan Ganteng berada pada urutan kedua perolehan suara terbanyak saat pilkada kemarin. "Kami mengawal penuh hasil penghitungan suara di setiap TPS di daerah ini. Upaya pengawalan ini sengaja kami lakukan, agar tidak ada pihak-pihak yang bisa mengganggu hasil penghitungan suara," sebutnya.

Seperti diketahui, berdasarkan penghitungan cepat oleh Indo Barometer, pasangan calon gubernur Gatot Pujo Nugroho dan cawagub Tengku Erry Nuradi (Ganteng), yang diusung oleh PKS dan Hanura, unggul dengan perolehan suara mencapai 32,76 persen. Mereka kemudian disusul oleh pasangan Effendi-Jumiran yang berada di urutan kedua dengan suara sebesar 24,18 persen.

Sementara itu, pasangan Gus Irawan Pasaribu-Soekirman (Gusman) memperoleh suara sekitar 21,84 persen. Pasangan Amri Tambunan-RE Nainggolan memperoleh suara sebanyak 11,93 persen, sedangkan pasangan Chairuman Harahap-Fadly Nurzal mendapatkan posisi suara paling sedikit dengan suara sebanyak 9,3 persen.

Suara Pembaruan

Penulis: 155

Sumber:Suara Pembaruan