Angelina Sondakh

Jakarta -Berdasarkan hasil eksaminasi publik terkait perkara korupsi Angelina Sondakh ditemukan bahwa penggunaan Pasal 11 UU Tipikor oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam putusannya tidak tepat.

Sebaliknya, dari fakta-fakta di persidangan, politisi Partai Demokrat tersebut seharusnya terbukti memenuhi Pasal 12 huruf a UU Tipikor dan dapat dijerat ancaman penjara berkisar empat sampai dua puluh tahun penjara.

Oleh karena itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Majelis Hakim di tingkat banding (Pengadilan Tinggi) untuk menganulir putusan ditingkat pertama (Pengadilan Tipikor) baik dari pengenaan pasal maupun soal uang pengganti.

"Angie (panggilan akrab Angelina Sondakh) harus membayar uang pengganti sebagaimana dakwaan jaksa, yaitu Rp 12,58 miliar dan 2.350.000 dollar Amerika atau setidaknya– sebagaimana dinyatakan terbukti menurut hakim pengadilan tipikor yaitu Rp 2,5 miliar dan 1.200.000 dollar Amerika dari Grup Permai," kata Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho, Senin (11/3).

Menurut Emerson, dari hasil eksaminasi ditemukan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan uang yang diterima terdakwa hanya Rp. 2.500.000.000 dan 1.200.000 dolar Amerika. Tetapi, karena terdakwa dianggap tidak bertindak sendiri atau besarnya anggaran proyek Ditjen Dikti Kemendiknas yang disetujui adalah keputusan bersama semua anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI. Maka, hakim tidak dapat menentukan berapa yang diterima terdakwa. Sehingga, tidak dikenakan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti.

Pemahaman hakim tersebut, tegas Emerson, keliru. Menurutnya, Angie harus dikenakan membayar uang pengganti karena terbukti dengan sendiri mengawal dan menggiring anggaran proyek-proyek Ditjen Dikti Kemendiknas.

"Semua uang yang diserahkan Permai Group melalui persetujuan Mindo Rosalina Manulang dan diterima terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa terlepas bahwa kemudian terdakwa membagi-bagikan kepada orang lain," ujar Emerson.

Seperti diketahui, pada sidang Kamis (10/1), mantan anggota badan anggaran DPR dari fraksi Partai Demokrat ini, divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman penjara 4,5 tahun dengan denda Rp 250 juta.

Tetapi sayangnya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Sudjatmiko tidak memerintahkan terdakwa membayar uang pengganti. Padahal, hakim sendiri yang menyebutkan ada aliran dana yang diterima Angie yang dibuktikan dengan adanya pembicaraan melalui Blackberry Mesagger (BBM) antara terdakwa dan Mindo Rosalina Manullang (Direktur Pemasaran Permai Grup). (N-8)

Suara Pembaruan

Penulis: N-8/FMB

Sumber:Suara Pembaruan