Seorang terduga teroris (tengah) dikawal ketat personel Densus 88  saat akan dibawa ke Jakarta di Mako Brimob Polda DIY, Baciro, Yogyakarta.

Jakarta - Wacana pembubaran Densus 88 merupakan langkah yang radikal. Peristiwa pelanggaran HAM yang diduga sudah dilakukan Densus 88 hanya sebatas kekeliruan prosedur yang dilakukan anggotanya.

“Wacana pembubaran densus 88 terlalu radikal. Kami menganggap (pelanggaran HAM) hanya suatu kekeliruan dari Densus. Harus dianggap sebagai kritik yang harus diterima dengan baik oleh kepolisian,” kata Sekretaris Komisi Hukum Nasional, Mardjono Reksodiputro dalam dialog publik “Wacana Pembubaran Densus 88, Apakah Diperlukan Atau Tidak,” Rabu (13/3).

Dijelaskan, kalau dalam faktanya sampai ada anggota Densus 88 yang lakukan pelanggaran, seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat dibanding seorang polisi biasa. Langkah tersebut dilakukan karena Densus merupakan pasukan yang menjalankan tugas-tugas khusus dari negara.

Wacana pembubaran Densus 88 muncul setelah beberapa pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pengurus Muhammadiyah, beserta Ormas Islam melaporkan ke Mabes Polri. Laporan disampaikan karena lantaran beredarnya video dugaan kekerasan yang dilakukan anggota Densus terhadap warga Poso.

Suara Pembaruan

Penulis: Y-7/YUD

Sumber:Suara Pembaruan