Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga ketua DPR RI Marzuki Alie (tengah) didampingi Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Syarief Hasan (kedua kanan) menjadi jurkam dalam kampanye akbar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut nomor urut 4 Amri Tambunan - RE Nainggolan di Lapangan Merdeka Medan, Sumut.

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2013 yang ditandatangani 1 Maret 2013 tentang pelaksanaan cuti pejabat negara dalam kampanye Pemilu.

PP itu mengatur anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pejabat daerah seperti bupati, wakil bupati, walikota dan wakil, gubernur dan wakil hingga menteri yang hendak mengambil cuti jelang kampanye pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum.

"Ini hak setiap menteri yang dari partai politik (parpol) untuk kemudian menjalankan tugas partai sejauh tidak bertentangan dengan waktu yang didedikasikan (untuk negara)," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di kantor presiden, Jakarta, Rabu (13/3).

Untuk setingkat menteri permintaan cuti diajukan kepada presiden dan diajukan selambatnya 12 hari sebelum pelaksanaan cuti. Waktu cuti untuk pejabat negara yaitu dua hari kerja dalam satu minggu kampanye baik DPR dan DPRD.

Julian mengatakan pengaturan cuti khusus menteri memang dibuat agar tidak terjadi tumpang tindih aktivitas yang membuah menteri tidak fokus pada tugasnya di pemerintahan. Namun bagaimanapun sebagai orang partai politik (parpol) menteri menurut Julian sah diberikan hak untuk berkampanye.

"Tapi bagaimanapun sebagaimana arahan bapak presiden para menteri harus tetap memprioritaskan waktunya buat negara," kata dia lagi.

Penulis: Ezra Sihite