Ilustrasi asuransi kesehatan.

Jakarta - Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) meminta harga keekonomian ideal besaran iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mengakomodir kepentingan semua komponen pelayanan di klinik.

Saat ini Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menetapkan sebesar Rp 15.500 per orang per bulan.

Ketua Umum Asklin dr Eddi Junaidi mengatakan, harga keekonomian (kapitasi yang ideal) untuk pelayanan kesehatan di klinik adalah sebesar Rp 15.000 sampai Rp20.000.

Rinciannya, gaji minimal dua dokter untuk klinik rawat jalan, dan rawat inap, gaji tenaga kesehatan lain termasuk dokter gigi, serta obat-obatan. Belum lagi untuk penyusutan dan pemeliharaan gedung, juga termasuk biaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) di klinik dan lainnya.

“Asklin tidak bicara besaran iuran PBI, tetapi kapitasinya. Kami minta kapitasi untuk klinik Rp 15.000 sampai Rp 20.000. Itu pun jumlah kapitasinya dari kunjungan rutin antara 5.000 sampai 10.000 jiwa penduduk,”kata Eddi di sela-sela event Asklin Indo Clinic Expo (Asklin ICE) 2013, di Jakarta baru-baru ini.

Asklin juga memprotes tidak pernah dilibatkan dalam proses persiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan dilaksanakan pada 1 Januari 2014, meskipun selalu dianggap sebagai gatekeeper pelayanan kesehatan di masyarakat.

Termasuk dalam perhitungan besaran iuran PBI, yakni orang miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayarkan pemerintah pada BPJS Kesehatan.

Meskipun demikian, kata Eddi, pihaknya terus mengadvokasi klinik di seluruh pelosok untuk menghadapi BPJS. Terutama dari sisi standar pelayanan, sarana prasarana dan mutunya. Pasalnya sebagai fasilitas layanan primer dan sekunder yang paling dekat dengan masyarakat, kontribusi klinik sangat menentukan, terutama untuk memenuhi ketersediaan tempat tidur.

Yang paling penting dipersiapkan saat ini, menurut Eddi adalah legalitas klinik. Masih banyak klinik yang belum diakui legalitasnya.

Saat ini diperkirakan ada 20.000 klinik, tetapi Dinas Kabupaten/Kota tidak cukup tenaga untuk mengawasi maupun melakukan pembinaan terhadap mereka. Menurutnya, selama ini klinik hanya memberikan pelayanan atas dasar standar perijinan dari Dinas Kesehatan di daerah, tetapi evaluasinya belum ada pihak yang melakukannya.

Klinik juga hanya dapat memperpanjang ijin setiap lima tahun sekali, tetapi tidak ada evaluasi kinerja setiap tahun. Penerapan setiap klinik pun akhirnya berbeda, karena belum ada standar secara nasional.

Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), BPJS Wacth dan Majelis Perserikatan Buruh Indonesia (MPBI) menolak jumlah PBI yang ditetapkan pemerintah sebanyak 86,4 juta jiwa. Jumlah ini dipangkas dari yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Menko Kesra, dan dihadiri Menteri Keuangan, yakni 96,7 juta jiwa.

Terkait pengurangan jumlah PBI ini, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sudah mengirimkan surat kepada Presiden maupun Menteri Keuangan untuk meminta agar jumlah 96,7 dipenuhi.

Suara Pembaruan

Penulis: D-13/WBP

Sumber:Suara Pembaruan