Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Timur Pradopo.

Jakarta - Keluhan masyarakat tentang perilaku pungli oknum Polantas, didengar juga oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Orang nomor satu di tubuh korps baju cokelat itu pun berpesan kepada jajarannya, untuk tidak lagi melakukan pungli dan tidak gampang mengeluarkan tilang.

"Apalagi kalau di Jakarta, ditilang (malah membuat antrian dan) macet. Artinya, lebih pada (peningkatan) implementasi oleh satuan-satuan pelaksana di lapangan. Polisi tidak boleh lagi melakukan pelanggaran hukum, dalam arti masalah pungli dan sebagainya. Tapi masyarakat juga harus tertib lalu lintas," kata Timur, usai membuka Rakernis Korlantas di Mabes Polri, Selasa (19/3).

Namun begitu, Timur menambahkan bahwa bukan berarti tilang dihapuskan. Tilang menurutnya hanya akan dikhususkan pada peristiwa kecelakaan.

"Termasuk (saat) Lebaran (tak ada tilang). Jadi, memang harus digelar seperti itu. Untuk tingkatkan keamanan di jalan raya, solusi jalan diperlebar kan susah. Nggak ada. Jadi ya, dijaga seperti itu. Makanya target harus terwujud dalam Lebaran nanti," tegasnya.

Sementara, Kakorlantas Irjen Pudji Hartanto yang dikonfirmasi secara terpisah, mengatakan jajarannya siap melaksanakan perintah Kapolri itu.

"Kita tetap lakukan tilang, tapi tidak hanya sekadar tilang. Harus kita lihat pelanggarannya apa. Kalau pelanggarannya ringan, ya, kita cukup teguran. Kalau pelanggaran berat, kan bisa teguran tertulis, tidak harus dengan tilang. Itu yang kita evaluasi," tambahnya.

Lantas, apakah sinyalemen Kapolri benar, jika personel Korlantas memang ditarget untuk menilang? "Bukan, bukan ditarget menilang. Artinya, peningkatan penindakan dengan tilang saat itu, dianggap (perlu di) daerah-daerah tertentu. Nah, jangan sampai arti penindakan ini hanya melulu pada tilang, tapi dijabarkan dengan tindakan yang sifatnya teguran," jawab Pudji.

Anggotanya di lapangan, menurut Pudji lagi, bisa saja menggunakan diskresi (kebijakan) untuk tidak gampang menilang.

"Lebih banyak kita berpikir, masyarakat saat ini lebih suka teguran, diberi teguran tertulis. Kemudian baru teguran keras dengan tilang. Sedangkan soal oknum menerima pungli, saya tak menampik itu masih ada. Saya ingin ajak masyarakat (untuk) jangan sampai mau damai," tegasnya.

Bicara soal pencegahan pungli, Korlantas sendiri menurut Pudji, saat ini sedang akan melaksanakan electronic law enforcement. Artinya, tidak lagi akan bersentuhan antara masyarakat dengan polisi, yang saat ini sudah dirintis di Polda Metro misalnya dengan memasang kamera untuk menangkap pelanggar kecepatan.

"Dengan bantuan alat speedgun dan kamera, itu akan terkoneksi siapa pemilik kendaraan, dan nanti langsung kita denda lewat surat. Tapi itu harus kita rapikan dulu data-datanya," imbuh Pudji, sembari berharap tahun ini kebijakan itu bisa dilaksanakan.

 

Penulis: Farouk Arnaz