Mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol. Susno Duadji menjalani sidang pembacaan dakwaan terhadap dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Jakarta - Pelaksana harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jaksel Amir Yanto menyatakan, status mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji belum buron kendati sudah dua kali tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jaksel untuk menjalani eksekusi pidana 3,6 tahun.

"Belum sampai ke sana ya, kita kaji dulu nanti," kata Amir, di Jakarta, Selasa (19/3).

Amir membenarkan, kalau pihaknya telah menerima surat pemberitahuan tidak hadir dari penasihat hukum Susno. Dia berharap, ke depan pada pemanggilan ketiga yang bersangkutan dapat hadir. Jika masih tidak datang, tegas dia, tidak menutup kemungkinan bagi pihaknya untuk melakukan upaya paksa.

"Kalau hari ini tidak hadir akan kita pikirkan kembali. Nanti kita rencanakan kembali. Nanti kita pikirkan kembali, yang jelas kita laksanakan sesuai KUHAP," jelasnya.

Amir yakin, Susno yang telah mengabdi selama 30 tahun sebagai penegak hukum akan memenuhi panggilan jaksa.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat Susno bisa hadir karena bagaimanapun beliau sudah 30 tahun mengabdi. Darahnya pun darah merah putih saya yakin bisa memberikan contoh yang baik untuk penegakan hukum di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, penasihat hukum Susno Duadji, Frederich Yunadi mengatakan, pihaknya telah melaporkan jaksa ke Bareskrim Polri dengan tuduhan memalsukan amar putusan Mahkamah Agung (MA).

"Jaksa yang menandatangani surat panggilan tidak sah karena seorang Kepala Seksi (Kasi) Sesuai prosedur Kejaksaan tidak ada wewenang menanda tangani surat panggil, dan putusan MA sangat jelas hanya menolak permohonan kasasi jaksa dan terdakwa," katanya.

Menurutnya, putusan MA tidak mencantumkan pidana penjara terhadap Susno melainkan hanya membebankan biaya pekara Rp 2.500 terhadap terdakwa. Artinya, jika jaksa memaksa eksekusi maka pihaknya menilai jaksa telah memalsukan putusan MA.

"Tidak ada kalimat lainnya, dan jika jaksa memalsukan isi amar putusan MA maka akan dijerat pasal 23 UU No 31 th 1999 jo pasal 421 KUHP ancamana hukuman 6 tahun penjara dan denda 300 jt rupiah dan pasal 263 KUHP pemalsuan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, untuk ini kami sudah resmi lapor Bareskrim tanggal 15 Maret 2013," ujarnya.

Suara Pembaruan

Penulis: E-11/WBP

Sumber:Suara Pembaruan