Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik (tengah), didampingi komisioner KPU Juri Ardiantoro (kanan) dan Hadar Nafis Gumay (kiri), menghadiri Sosialisasi Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2014 kepada perwakilan partai politik peserta Pemilu 2014 di Jakarta

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bawaslu meminta DKPP agar memeriksa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diduga dilakukan ketua dan anggota KPU.

"KPU sampai saat ini masih belum melaksanakan Keputusan Bawaslu terkait penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta pemilu yang sudah dikeluarkan pada 5 Februari 2013 lalu," kata Ketua Bawaslu Muhammad, di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (19/3).

Padahal, lanjut Muhammad, sesuai Undang-Undang Pemilu nomor 8 tahun 2012, Pasal 269 ayat 2, dinyatakan bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu dilakukan paling lama tiga hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu.

Artinya, tegas Muhammad, setelah batas waktu tersebut ternyata tidak ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Maka, menurut dia, keputusan Bawaslu terhadap sengketa pemilu menjadi berkekuatan hukum tetap. Karena itu, KPU seharusnya melaksanakan keputusan tersebut.

Sejak tenggat waktu berakhir, Bawaslu, kata dia, telah berkali-kali melakukan upaya persuasif agar KPU melaksanakan keputusan Bawaslu nomor 12/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 itu. Di antaranya, mengirimkan surat kepada KPU, meminta fatwa ke Mahkamah Agung (MA) dan menerbitkan surat nomor 103/Bawaslu/II/2013 untuk menghadiri pertemuan bersama DKPP, KPU, dan Bawaslu pada 4 Maret 2013. Namun, KPU tetap tidak laksanakan keputusan Bawaslu.

Atas pertimbangan itu, Bawaslu melaporkan KPU ke DKPP karena diduga melanggar Pasal 2 huruf d UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu.

KPU dinilai melanggar batas etika penyelenggaraan pemilu khususnya pasal 5 huruf d juncto Pasal 11 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP.

Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak menambahkan, Bawaslu mengajukan KPU ke DKPP lantaran bukan karena kepentingan Bawaslu namun agar membuat KPU tidak bermain-main dengan hukum.

"Kami selalu berpikir ulang untuk laporkan KPU ke DKPP karena supaya KPU tidak alami kegoncangan, atau dengan sadar menyadari tugasnya. Kita tunggu seperti ini, maka kita lakukan ini sekarang,"jelasnya.

Menurut Nelson dengan perbuatan KPU mengakomodir putusan PTTUN dan mengabaikan putusan Bawaslu, yang dinilai Nelson kedudukannya hampir sama maka KPU diduga melakukan pembangkangan terhadap hukum.

"KPU pertontonkan ke masyarakat bahwa Bawaslu tidak perlu di gubris. Ada perongrongan terhadap lembaga Bawaslu," ucapnya.

 

Suara Pembaruan

Penulis: WIN

Sumber:Suara Pembaruan