Kupang - Komisi Pemilihan Umum Daerah Nusa Tenggara Timur disinyalir telah melakukan pelanggaran dalam pemilihan gubernur yang baru berlangsung Senin (18/3) kemarin. KPUD NTT dinilai melakukan tindak pidana pemilu karena mengeluarkan hasil pemilihan sebelum waktu yang ditetapkan.

“Kami mensinyalir KPUD telah melakukan tindak pidana pemilu,” kata Direktur Komunitas akar Rumput (KoAR) NTT, Yan Windhy saat menggelar aksi damai di Kantor KPUD NTT, Rabu (20/3) sore.

Dalam aksi tersebut, KoAR mendesak KPUD NTT untuk menjalankan proses pemilu dengan bebas, tanpa terpengaruh tekanan dari pihak-pihak luar. “Jangan percaya gosip dan ciptakan kondisi damai”.

Sesuai aturan, menurut Yan, KPU dilarang mengumumkan hasil Pilkada tidak melalui pleno KPU atau berdasarkan hasil pleno rekapitulasi dari kabupaten/kota.

“Harusnya KPUD tidak mengumumkan hasil Pilkada ke publik sebelum waktunya,” sesal Yan.

Yan juga meminta KPUD untuk tidak terpengaruh hasil hitung cepat Losta Institute, lembaga yang dia sinyalir dibiayai oleh calon tertentu.

Sementara Ketua KPUD NTT, Johanis Depa yang dikonfirmasi secara terpisah memahami protes tersebut karena KPUD NTT merilis hasil hitung cepat tiga hari setelah pemilihan selesai digelar. Tetapi dia menegaskan bahwa KPUD tetap akan menggunakan hasil rekapitulasi dari tingkat PPS, PPK hingga KPU Kabupaten/kota sebagai hasil akhir pemilihan gubernur NTT.

Dia juga menambahkan bahwa pengumuman dini yang dilakukan KPUD NTT hanya untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang hasil perolehan hasil suara sementara.

"Hasil ini tidak bisa dijadikan dasar sebagai pemenang pemilu," kata Johanis sembari meminta masyarakat agar tetap menciptakan suasana nyaman.

Namun, diakuinya hasil hitung cepat KPUD NTT yang dirilis lebih awal itu bisa dia pertanggungjawabkan. “Hasil ini, dapat kami pertanggungjawabkan secara hukum,” tegas dia.

Hal senada diungkapkan juru bicara KPUD NTT, Djidon de Haan, bahwa hasil yang diumumkan berdasarkan formulir C1 KWK yang dihimpun oleh KPU Kabupaten/kota dan dikirim melalui email ke KPUD NTT.

“Kami tidak bentuk opini publik. Itu data riil dari kabupaten/kota,” kata Djidon.

-

Suara Pembaruan

Penulis: YOS

Sumber:Suara Pembaruan