Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Jakarta - Salah satu ormas Partai Golkar, Kosgoro 1975 menentang rencana kudeta atau pengulingan terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boedino.

Kosgoro berpandangan pergantian kepemimpinan melalui mekanisme lima tahunan. Hal itu dikemukakan Ketua DPP Kosgoro 1957 Leo Nababan di Jakarta, Kamis (21/3).

Menurutnya, kudeta mengingkari konsensus nasional tentang mekanisme kepemimpinan lima tahuanan.
"Pergantian kepemimpinan pemerintahan itu harus lima tahunan. Bukan ujuk-ujuk karena kita tidak senang lagi langsung main kudeta-kudetaan. Itu tidak mendidik. Karena kalau itu terjadi maka rakyat yang akan menjadi korban. Sedangkan gerakan ini akan selalu membawa-bawa nama rakyat," kata Leo.

Ia menegaskan perbedaan pendapat sah-sah saja terjadi di negara demokrasi seperti di Indonesia. Tetapi demokrasi itu harus tetap menjaga keutuhan NKRI dengan empat pilar utama.

"Kosgoro 1957 akan tetap berjuang melaksanakan mekanisme kepemimpinan lima tahunan secara benar dan konsisten. Karena itu kami akan tetap mendukung kepemimpinan Presiden SBY dan Boedino sampai akhir masa tugasnya," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal Marciano Norman mengatakan, akan ada aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin (25/3) mendatang. Aksi unjuk rasa itu akan menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun dari Jabatannya.

Pekan lalu, Presiden SBY juga mengundang mantan Danjen Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Jenderal (Purn) Prabowo Subianto dan tujuh jenderal purnawirawan TNI lainnya. Mereka menyatakan akan mendukung pemerintahan SBY hingga akhir masa jabatan tanpa ada gonjang-ganjing politik.

Presiden juga sempat meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan ke luar jalur demokrasi. Presiden juga meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang.

"Saya hanya berharap kepada para elit politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Tetapi kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjingnya negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," kata Presiden.

Suara Pembaruan

Penulis: R-14

Sumber:Suara Pembaruan