Ilustrasi anak dan kemiskinan.

Jakarta - Pelaksanaan rehabilitasi sosial (rehsos) yang dilakukan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dinilai belum memuaskan dan perlu ditingkatkan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehsos di daerah diminta proaktif dalam menjamin penanganan PMKS tepat program dan sasaran.

Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri berharap, unit pelaksana teknis (UPT) yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan PMKS, harus menjadi ujung tombak di daerah. Kementerian Sosial (Kemsos) pun menurutnya sudah berkomitmen menjadi leading sector penanganan PMKS.

"Apalagi di masyarakat, PMKS banyak ragamnya. Kalau saya amati, pegawai negeri sipil lebih dari setengahnya ada di rehsos sekitar 2.000-an. Oleh karena itu, Kemsos akan memberi perhatian penuh terkait rehsos PMKS," kata Salim Segaf di Jakarta, Jumat (22/3), di sela-sela agenda "Review Program Rehsos 2012".

Dikatakan, Direktorat Rehsos sendiri saat ini menaungi 35 UPT yang terdiri dari panti jompo, bina remaja, difabel, gelandangan dan pengemis, serta rumah perlindungan sosial anak. Guna mengoptimalkan penanganan PMKS, maka akan disiapkan alat-alat keterampilan kerja yang baru untuk semua UPT.

Mensos memandang, review ini menunjukkan belum adanya kepuasan, sehingga perlu peningkatan kinerja. Ia menambahkan bahwa pola pikir atau mind set yang perlu diingatkan adalah jika kerja tidak ada anggarannya, itulah kerja Kemsos.

"Jika di UPT kemampuan terbatas, siapkan saja data, dan berikan ke kita. Akan diusahakan untuk dicarikan CSR (Corporate Social Responsibility), sehingga akan bisa dibuat skala prioritas," ucap Mensos.

Selain itu, untuk mengoptimalkan serapan tenaga kerja penyandang disabilitas terutama tuna daksa, dilakukan pelatihan selama setahun dengan anggaran Rp20-70 juta. Ditambahkan Mensos, setiap tahun juga dilakukan pendekatan kepada perusahaan asing dan dalam negeri.

Pendekatan lain yang dilakukan adalah dengan menggelar pertemuan, sehingga tenaga kerja bisa terserap langsung oleh perusahaan. Menurut Mensos, tahun lalu dari 350 tenaga kerja disabilitas, baru 120 orang yang terserap.

Sementara itu, terkait masalah sosial, saat ini menurutnya masih terdapat 4,5 juta anak telantar, 2,8 juta lansia, 3,11 persen penyandang disabilitas dari populasi penduduk, serta korban bencana alam dan sosial di atas 2 juta jiwa. Sedangkan masyarakat miskin dan sangat miskin, menurut Mensos lagi, masih 29 juta jiwa.

"Kemsos melakukan prioritas nasional yakni untuk Program Keluarga Harapan (PKH), lansia, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas adat terpencil," tambahnya.

Terkait anggaran, menurut Salim Segaf, naiknya anggaran Kemsos dialokasikan langsung untuk peningkatan PKH senilai Rp1 triiliun. Dijelaskannya, tahun 2012 anggaran Kemsos adalah sebesar Rp4,5 triliun, sementara tahun 2013 mencapai Rp5,5 triliun. Sedangkan untuk anggaran Rehsos tahun 2013 jumlahnya Rp937,1 miliar, yang mengalami kenaikan dari tahun 2012 (Rp899,2 miliar).

 

Suara Pembaruan

Penulis: R-15

Sumber:Suara Pembaruan