Ilustrasi hutan.

Jakarta - Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK) di Kalimantan Barat menyampaikan keberatan terhadap Kebijakan Konservasi Hutan yang diumumkan oleh Asia Pulp & Paper (APP) pada Februari 2013.

RPHK menemukan dua pemasok independen APP di Kalimantan Barat, PT Asia Tani Persada (ATP) dan PT Daya Tani Kalbar (DTK), masih melakukan penebangan hutan alam, pembersihan lahan dan penggalian kanal pada gambut dalam.

Aktivitas ini merupakan pelanggaran yang nyata terhadap Komitmen Kebijakan Konservasi Hutan APP yang diumumkan 5 Februari 2013.

Dokumen Protokol Moratorium Clearance butir 1 berbunyi "Penebangan dan pembukaan lahan dihentikan paling lambat tanggal 31 Januari 2013. Baik di areal tegakan hutan alam maupun di areal Lahan Terbuka (LT) dan Belukar Muda (BM) sampai adanya verifikasi".

Sementara itu soal pengelolaan lahan gambut, ditegaskan pula ”Tidak ada kegiatan pembuatan kanal dan kegiatan infrastruktur lainnya di konsesi pemasok APP setelah kegiatan penilaian HCVF oleh penilai independen selesai dilaksanakan serta mendapatkan masukan dari ahli”.

Sedangkan Protokol Moratorium Clearance butir 2 menyatakan bahwa "Semua unit alat-alat berat (A2B) yang dipergunakan untuk kegiatan penebangan, pembukaan lahan, pembuatan jalan dan kanal (sesuai dengan daftar yang diserahkan) disimpan di tempat yang ditetapkan".

Pada Maret 2013, RPHK melakukan pemantauan terhadap 3 perusahaan pemasok APP di Kalbar, menemukan 2 perusahaan diantaranya masih menjalankan aktivitas penebangan hutan maupun pembukaan kanal baru pada lahan gambut. Temuan ini terekam jelas dalam video dan foto bagaimana alat-alat berat masih beroperasi di areal konsesi perusahaan.

“Kami prihatin melihat bagaimana alat-alat berat masih menebangi hutan alam, menggali kanal gambut dan pembukaan lahan di dua konsesi pemasok APP”, tegas Baruni Hendri, juru bicara RPHK melalui siaran pers hari ini.

“Temuan kami menunjukan ketidak seriusan APP untuk menajalankan Kebijakan Konservasi Hutan, sehingga RPHK sebagai bagian dari masyarakat sipil meragukan keseriusan pelaksanaan komitmen tersebut” tambah Baruni Hendri.

Pihaknya mengimbau, pembeli pulp dan kertas di dunia untuk bersikap skeptis dan menunggu update baru dari hasil verifikasi LSM independen terhadap implementasi lapangan yang terpercaya terkait dengan komitmen Kebijakan Konservasi Hutan APP sebelum membuat keputusan pembelian yang baru.

Kegiatan penebangan hutan lanjutan dan pembukaan kanal gambut oleh pemasok APP tanpa kajian HCV, HCS dan gambut merupakan sinyal buruk dalam implementasi komitmen APP terhadap konservasi yang sudah disiarkan ke seluruh dunia,” ujar Anton P. Wijaya Ekskutif Daerah WALHI Kalimantan Barat.

RPHK menegaskan akan terus memantau dari dekat kinerja APP, dan akan terus memberikan perkembangan terbaru kepada publik.

 

Investor Daily

Penulis: INA/YUD

Sumber:Investor Daily